Wakil Sekjen Santri Pasundan: Habib Rizieq Syihab Adalah Imam Bonjol Masa Kini

Zonalabour.com, Jakarta – Dalam acara silaturahmi pengurus PP Santri Pasundan ust Acep Rachmat sebagai salah satu pengurus pusat PP santri Pasundan menyampaikan soal harapannya pada Habib Rizieq Syihab baginya HRS adalah imam Bonjol pasca kemerdekaan. Beliau gigih dan berani menyuarakan kepentingan kaum muslimin di negaranya sendiri. Meski risiko selalu beliau hadapi. Kegigihan beliau terwarisi dari nenek buyutnya salahsatunya imam Bonjol yang merupakan garis keturunan syihab sama dengan beliau. (03/06/2022)

Kaum santri umunya sangat tahu soal sejarah imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab (ayah) dan Hamatun (ibu). Ayahnya, Khatib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, Lima Puluh Kota.[3] Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam.[4] Tuanku nan Renceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai Imam (pemimpin) bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Salah satu naskah aslinya ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatra Barat Jalan Diponegoro No.4 Padang Sumatra Barat. Naskah tersebut dapat dibaca dan dipelajari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatra Barat.

Saya berharap habib Rizieq Syihab dapat cepat kembali berkumpul di tengah-tengah ummat dan terap Istiqomah menyuarakan hak-hak kaum muslimin dan bangsa Indonesia lainya. Namun besar harapan saya beliau bisa jadi pemersatu baik antar golongan yang berbeda di tengah Masyarakat atau antar Masyarakat dan pemerintahnya. HRS bagaimanpun adalah idola ummat saya sendiri sebagai bagian dari kaum santri menyebut beliau sebagai imam Bonjol masa kini. karena itu sikap beliau akan diikuti banyak orang di Indonesia. Alangkah baiknya jika beliau dapat menyuarakan persatuan ummat dan bangsa sebab semua orang telah sangat hawatir melihat polarisasi yang terjadi dan semakin menjadi. ( Aw)

Forum Komunikasi Pemuda Jakarta Lakukan Aksi : Save KNPI Jakarta Timur

Zonalabour.com, Jakarta – Buntut kecewa terhadap tahapan pelaksanaan Musda XIV KNPI Jakarta Timur, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Jakarta melakukan serangkaian aksi unjuk rasa di depan gedung Walikota Jakarta Timur dan Kantor Dispora DKI Jakarta, Jatinegara (30/5).

“Aksi ini untuk menyikapi terkait pergelaran Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur tahun 2022 yang sudah ternodai oleh sikap Ikhsan Akbar selaku Ketua KNPI  Jakarta Timur yang terkesan curang dan untuk memenangkan kandidat yang diusungnya”, jelas Christian selaku koordinator aksi.

Cristian yang juga sebagai aktivis PMKRI sangat kecewa dan menuntut dibubarkannya kepanitiaan Musda.

“Bubarkan kepanitiaan Musda KNPI XIV Jakarta Timur karena dinilai sudah tidak membuka demokrasi dan terlihat main-main tanpa mekanisme organisasi yang benar,” kata Cristian.

Unjuk rasa ini juga berlanjut ke Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta dengan membawa beberapa berkas sebagai bukti bahwa penunjukan steering committee (SC) dan organising committee (OC) tidak sesuai mekanisme organisasi yang merujuk pada AD/ART KNPI.

“Pembentukan panitia tidak sesuai mekanisme organisasi dengan pleno diperluas yang mengundang stakeholder KNPI dalam pleno diperluas dan pleno pun tidak kuorum hanya segelintir saja yang hadir”, jelas Bahar aktivis HMI.

Lebih lanjut Bahar menjelaskan pelanggaran substantif yang dilakukan Iksan Akbar dan panitia Musda yakni pelibatan OKP dalam pleno diperluas.

“Setiap rapat pleno yang digelar DPD KNPI Jakarta Timur tidak pernah melibatkan OKP yang berhimpun di KNPI Jakarta Timur. Dan hasil pembahasan pleno yang selalu berubah-ubah dan sarat akan kepentingan demi memuluskan calon tunggal” Jelas Bahar.

Bahar juga menjelaskan Musda KNPI Kota Jakarta Timur ke XIV harus terbebas dari praktik money politik dan politik transaksional.

“Kami eksponen pemuda berharap Musdako Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur terbebas dari money politik dan politik transaksional yang akan merusak institusi KNPI” tutup Bahar. (Aw)

Azis Khafia : Pemuda Jakarta Menuju Persaingan Global

Zonalabour.com, Jakarta – Jakarta adalah miniatur Indonesia sekaligus kota Internasional, karenanya Pemuda Jakarta dituntut untuk lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong terwujudnya pemuda Jakarta yang mandiri dan berdaya saing global.

Seperti yang diamanahkan dalam peraturan Daerah tentang Kepemudaan, hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan bersama Nasrullah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Keadilan Sejahtera /F-PKS) di Kembangan Jakarta Barat, Sabtu 28 mei 2022.

Lebih lanjut Azis Menambahkan bahwa Pemuda memiliki peran strategis yakni sebagai agen perubahan (agent of change), kekuatan moral (moral force), kontrol sosial (social control) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Kepemudaan, Peran ini masih perlu ditingkatkan ditengah situasi pandemi covid.19 serta era digitalisasi seperti saat ini.

Pemuda Jakarta harus mampu menjadi model bagi Pemuda Indonesia bahkan pemuda global, untuk itulah Pemerintah Daerah harus memberi porsi dan atensi yang lebih kepada generasi muda. Banyaknya Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) dibeberapa kelurahan yang beralih fungsi serta mangkrak menjadi bukti masih kurangnya keseriusan pemangku kepentingan (stakeholder) terutama pemerintah Daerah membina generasi muda.

Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia Muda (ICMI MUDA), Mengapresiasi langkah Nasrullah sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta yang melakukan komunikasi dan kerjasama dengan generasi muda di Jakarta untuk meningkatkan potensi dan kreativitas Pemuda Jakarta, termasuk dengan ICMI MUDA DKI Jakarta.Tutupnya. (Aw)

Sukses Selenggarakan Kegiatan Halal Bi Halal, Ketum KBMTR Max Refwalu: Berkat Kolaborasi

Zonalabour.com, Jakarta – Ketua Umum Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya, Max Refwalu dalam sambutannya, berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan Halal Bi Halal yang bertempat di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, pada Sabtu 21 Maret 2022.

Max yang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya ( KBMTR ), berterimakasih kepada semua unsur yang membantu mensukseskan kegiatan Halal Bi Halal tersebut.
Dia, mengatakan bahwa, kesuksesan kegiatan ini karena berkat kolaborasi semua pihak, terutama Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya yang berdomisili di Jabodetabek.
“Tentu, saya secara pribadi dan Ketua Umum Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya berterimakasih kepada semua yang membantu mensukseskan kegiatan ini, terutama Keluarga Maluku Tenggara Raya yang ada di Jabodetabek “ucap Max.
Menurut, kegiatan Halal Bi Halal ini disiapkan secara bersama Keluarga Maluku Tenggara Raya, dan saling kolaborasi, bahu membahu.

“Kegiatan ini, kami siapkan bersama, kami kerja bersama, dan kami saling membantu untuk kesuksesan kegiatan ini”ucap Max.

Selain itu, Ketum KBMTR ini mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang meluangkan waktu bersama Keluarga Maluku Tenggara Raya saling silaturahmi di acara Halal Bi Halal tersebut.

“Kami Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang meluangkan waktu bersama kami disni, terimakasih banyak pak Wagub, bisa datang bersilaturahmi bersama kami”ujar Max.

Max juga menitipkan pesan kepada Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya yang hadir memadati Gelanggang Remaja Jakarta Utara tersbut, agar tetap menjaga silaturahmi, perkuat solidaritas antar sesama, saling membantu dan menjaga.

“Satu yang saya titipkan untuk kita semua, jaga silaturahmi, perkuat solidaritas, saling membantu dan menjaga, itu adalah kunci kekeluargaan yang kita pupuk selama ini”tutup Max.

Forum Penegak Moral Bangsa FPMB Minta Laporan AH oleh RH di tindak lanjuti Pihak Kepolisian

Zonalabour.com, Jakarta – Informasi tentang skandal perselingkuhan yang diduga melibatkan salah satu MENKO Perekonomian di Republik Indonesia ini terus bergulir.

Kabar skandal tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk hal yang tak sepele, sebab diduga melibatkan petinggi partai yang juga menjabat sebagai Menteri di Era Presiden Jokowi.

Dalam keterangannya Forum Penegak Moral Bangsa (FPMB) menilai pelaporan terhadap AH oleh RH harus ditindak lanjuti oleh pihak berwenang (kepolisian).

“Sebagai lembaga hukum Negara, Pelaporan RH terhadap AH kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan dugaan tuduhan dan ancaman intimidasi yang dilakukan dimedia sosial harus segera
dituntaskan,” ujar Ali Anzalta, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (19/5/2022).

“Karena laporan tersebut tentunya berdampak serius terhadap keberlangsungan elektabilitas dan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi,” lanjut Ali Anzalta.

FPMB berpandangan, membiarkan kasus yang menerpa petinggi partai politik itu bisa berimbas kepada kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kondisi tersebut tentunya sangat menciderai kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Moralitas merupakan hal yang penting dijaga seorang pemimpin dan jajarannya,” ungkap Ali Anzalta.

“Oleh karena itu FPMB berharap Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi terhadap dugaan tersebut untuk mengambil langkah tegas demi menjaga elektabilitas dan kinerja Pemerintahan,” lanjutnya.

Menyikapi persoalan diatas kami (FPMB) dengan ini kami menyuarakan agar diambil langkanh terhadap kasus AH;

1. Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menuntaskan laporan RH terkait dugaan tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukan di media sosial.
2. Meminta Presiden Republik Indonesia Untuk Segera Mengevaluasi AH.
3. Meminta Presiden Joko Widodo untuk segera Mereshufle AH dari Jajaran Kabinet. (Aw)

Catatan Abah Asluk : Pejabat Ngahuapkeun Buah Simalakama

Zonalabour.com, Jakarta – Para wargi sadyana, terus terang sim Kuring sok resep niteunan bari nyawang perasaan para pejabat ayn. Utamana para pejabat setingkat mentri dibarisan kabinet presiden Jokowi kiwari. Hubungana jeung tema tadi, sbb nyata pejabat para pejabat mah jarang pisan nu Hayang turun Tina jabatan malah kacirina Hayang langgeng salilana.

Paninggali kuring sorangan, aya diantara para mentri nu ayeuna ka paksa ngadahar buah simalakama. istilahna, mun didahar paeh bapak di Utahkeun nu paeh indungna. Tapi kudu Tetep milih salasahiji na.

Tegasna, aya diantra para mentri Presiden Jokowi nu boga cita cita cita Hayang jadi president atawa wakil presiden kahareupna. Tah ceuk pribasosanmah ieu mentri keur ngadahar buah simalakama. sbb manehna soorangan sadar kana saratna. Nya eta wajib dipikancinta heula kU sakumna rahayat di ieu bangsa.

Mun ditoong kU logika diraba kurasa kamanusaan, Dina hate-hatena ngararentes. Duh, mun mah dek terus miluan ngadukung kawijakan nu aya, tada teuing meweuhna nu maseaan, sbb teu saeutik kawijakan Presiden Jokowi nugagal ngaronjatkeun ekonomi jeung dianggap sulaya nedunan janji janji na. Ku kitu na masyarakat sok kalkah nyakomopet daunkeun saha Wae nu milu ngadukung komo dai bari kabagean jabatan..

Tapi mun mah nekad milih opsi lain, misna nolak kawijakan presiden Jokowi tangtuna tina jabatan bakal dipecat. Talung mun menang untung siga carita SBY di waktu nu katukang. Kmh mun kalkah leuwih rugi, nupuguh mah jabatan lengit ngaran teu jadi dahsyat, kasebutna bisa moro Julang ngaleoaskeun pesing cul digodog tinggal ingel.

Tah carita siga teh asupna buah simalakama. Tapi sanjan kitu Tetep aya salahsahiji nu kapaksa kudu dicokot. Kuring sorangan sok nga maklum mun umumna nu jadi pilihan para mentri nyaeta opsi seolah2 panuju sakbeh kawijakan durungana. Maklum. Sbb opsi etamah masih jelas buruhanana. Masih bisa cukah-cikih mulungan kauntungan materi bari neangan kesempatan pikeun gulak gilek gumasep pupujeun.

Kuring Inget ceuk mg oben urang Cikindang, sbb hirup jeneng mah masih loba Batur nu ngaku dulur, tatangga nu ngaku baraya, diriung ku pendukung diabring-abring bararea.

Sok sanajan aya Wae Ari rosikomah, siga kabagean dicarekan ku manusa atawa kalakah teu bisa lana sbb dipecat kunu jadi dunungananana. Antukna jabatan nu nudipusti2 teh ngadon lepas, padahal simpati rahayat geus sirna eweuh sesana.

Keun we teu nanaon, kan ngarana oge dahar buah simalakama, hartina eweuh hiji pilihan nu bisa lepas Tina akibat nu mungkin Timiba kadirina. (Aw)

Menambah Penderitaan Rakyat, BEM-STIH: Jokowi Ikuti Aturan Konstitusi

Zonalabour.com, Jakarta.- Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (BEM-STIH) Jakarta meminta Om Jo (Jokowi-red) untuk 2 periode.

Sebagaimana masifnya penolakan dari berbagai daerah dengan menolak ditundanya Pemilu 2024 dan 3 periode masa jabatan Presiden.

Stifan Heriyanto korlap aksi BEM-STIH pada esok hari juga mendesak pemerintah yang memiliki kewenangan agar jangan mengobok-obok konstitusi sebagaimana yang telah berjalan yaitu cukup 2 periode dan tidak ditundanya Pemilu. Apabila itu dilakukan maka inkonstitusional, dan justru dapat berakibat pada kegaduhan.

BEM-STIH juga menolak kenaikan harga pangan, BBM, LPG dan PPn. Hal ini disuarakan karena semakin menyengsarakan rakyat dan tidak memenuhi rasa keadilan di tengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.

“Terlebih emak-emak menjerit dalam urusan dapur, penggorengan jadi kering kerontang akibat melambungnya harga minyak goreng (migor). Jadi, kami harap pemerintah peka terhadap situasi dan kondisi bangsa saat ini,” tegas Stifan.

Dirinya bersama rekan mahasiswa lainnya juga sudah bertekad untuk bergabung bersama dalam Aksi 11 April. (Aw)

Eka Nuryawan,SH : Wacana Penundaan Pemilu Itu Lukai Hati Rakyat

Zonalabour.com, Bekasi – Dibalik pro dan kontra penundaan pemilu, sebenarnya yang paling terluka adalah rakyat. Kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, sejatinya lebih penting untuk diselesaikan dibandingkan mempermasalahkan sesuatu yang menurut ketentuan hukum adalah suatu pelanggaran pada undang-undang.

Di lansir dari kedaipena, Sekretaris Umum DPD Masyumi Kota Bekasi, Eka Suryawan, SH memaparkan ketentuan masa jabatan Presiden Ri tertuang dalam pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan “Presiden dan Wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Dalam perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 7 ini ditambah tiga pasal yaitu Pasal 7A, Pasal 7B dengan tujuh ayat dan Pasal 7C.

Pasal 7A menjelaskan pada intinya adalah pemberhentian dalam masa jabatan presiden apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan yang terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dalam Pasal 7B menjelaskan bagaimana mekanisme seorang Presiden harus dicabut mandatnya dan Pasal 7C menjelaskan bagaimana kuatnya posisi DPR.

“Dalam pasal-pasal di UUD 1945 tidak ada satupun pasal yang menyatakan perpanjangan presiden. Malah jelas sekali pada pasal 7A menjelaskan dengan gamblang bagaimana seorag presiden harus diberhentikan ditengah jalan masa jabatannya, apabila terbukti secara hukum dan dianggap tidak becus memimpin atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden sesuai fakta empiris. Dari pasal ini ada dua kriteria asbab presiden bisa diberhentikan yaitu fakta hukum dan fakta empiris. Jadi jelas, wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang saat ini ramai diperbincangkan, jelas-jelas melanggar aturan perundang-undangan yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia,” kata Eka saat dihubungi, Selasa (8/3/2022).

Perbincangan terkait penundaan pemilu ini, menurut Eka, hanya lebih pada ego politis belaka, yang seharusnya bisa dikesampingkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita refresh lagi, beberapa waktu lalu, ada seorang politisi mengatakan ayat-ayat konstitusi bisa diubah dan hanya ayat suci yang tidak bisa diubah. Dan kemarin ada juga seorang politisi yang menyatakan bahwa ayat konstitusi berada di atas ayat suci dengan alasan ayat konstitusi mengatur semua agama di republik ini, meskipun pernyataan terakhir ini sangat kontroversial dan sensitif. Namun dari dua pernyataan tersebut terlihat sangat naive kontraproduktif dan tidak men-cerminkan seorang negarawan. Terasa kental pernyataan politikus yang hanya mementingkan nafsu politis semata,” paparnya.

Ia menegaskan, pro-kontra dari isu perpanjangan masa jabatan presiden baik dibahas dari sisi hukum maupun sisi politik, terasa melukai fakta nurani masyarakat yang saat ini sedang dalam kesulitan.

“Yang terlihat sangat jelas adalah masyarakat mengalami kesulitan hidup. Sampai-sampai masyarakat harus antri minyak goreng dan kondisi ini seperti masa lalu yang sangat menyakitkan perjalanan bangsa ini. Bukan kah itu yang seharusnya menjadi fokus semua negarawan bangsa ini?,” kata Eka.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengakui, hingga saat ini pun DPD Partai Masyumi Kota Bekasi masih belum optimal dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Namun secara kontinyu DPD Partai Masyumi Kota Bekasi telah rutin berbuat membantu masyarakat kecil dengan rutin membagikan nasi gratis, kue dan makanan gratis di sejumlah wilayah Kota Bekasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan berupaya memberdayakan masyarakat melalui berbagai inovasi yang dikelola oleh Partai Masyumi.

“Dan apabila Partai Masyumi dipercaya oleh masyarakat menjadi Partai pemenang pemilu maka sudah pasti kontribusi partai akan lebih besar lagi untuk kesejahteraan bangsa dan negara,” pungkasnya. (Aw)

Panitia Reuni Akbar 212 Ucapkan Rasa Syukur Atas Kelancaran dan Kemudahan Reuni 212

Zonalabour.com, Jakarta – Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Bahwa kami atas nama Panitia aksi super super damai Reuni Akbar 212 Tahun 2021 pada kesempatan ini

ingin menghaturkan serta memuji kehadirat Allah SWT yang mana dengan segala karunia nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam acara Reuni Akbar 212 tahun 2021.

Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Seluruh lapisan masyarakat para
alim ulama, para habaib, emak emak yang militan, para ormnas ormas islam maupun ormas dan tokoh Nasional baik yang Muslim maupun non Muslim, wabil khusus pada seluruh jajaran Panitia yang telah berkerja dan berjuang tanpa lelah agar acara Reuni dapat berjalan sesuai yang di harapkan Ummat.

Ucapan terimakasih dan salam rindu juga kami sampaikan pada wiłayah Indonesia maupun yang merayakan di wilayah nya masing masing.

Seluruh peserta yang telah hadir dari berbagai Memberikan apresiasi kepada para aparat keamanan yang telah menjalankan tugas di lapangan baik dari
satuan Kepolisian, TNI ,gugus tugas Covid maupun Satpol PP, mereka telah menjalankan tugasnya secara
humanis, menjaga ketertiban agar suasana tetap kondusif hingga masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi dan pendapat nya tetap tertib serta tetap menjaga protokol kesehatan.
Aksi super super damai Reuni Akbar 212 Tahun 2021 dengan Reuni Akbar yang setiap Tahun kita selenggarakan Alhamdulillah tidak pernah mengarah anarkis , menimbulkan kegaduhan apalagi sengaja berbenturan dengan aparat yang sedang menjalankan tugas nya di lapangan.

Berjalan nya acara selalu di iringi dengan lantunan doa , selawat dan dzikir sekaligus menyampaikan pendapat dan aspirasi secara konstitusional di lindungi oleh undang undang no. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Ummat Islam dalam aksi selalu ingin berangkulan bukan ingin berpukulan bahkan emak emak ingin juga
merangkul bukan hadir untuk di pukul.

Masyarakat pada umumnya sudah paham adanya oknum aparat di tingkat pimpinan bila menjalankan tugas
nya sering menggunakan cara-cara tidak humanis , gemar mengeluarkan ancaman, menebar issue yang
tidak mendasar hingga menimbulkan fitnah di sana sini demi kepentingan dan ambisi pribadinya.

Prilaku aparat semacam ini justru malah menimbulkan kegaduhan serta menjatuhkan martabat dan nama
besar kesatuan nya sendiri.

Dalam setiap aksi, kami bukan mencari menang atau kalah, kami juga bukan penakut bila yang kami lakukan
tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang. Seharusnya selaku pimpinan berkewajiban mengarahkan bawahan nya agar memperlakukan Ummat Islam dan masyarakat pada umum nya juga sebagai saudara karena Ummat Islam adalah Ummat yang cinta damai dan sangat mencinta NKRI serta Ummat Islam selalu berada di barisan terdepan dalam perang kemerdekaan,
Aneh bin ajaib nya bukan ummat Islam yang di jadikan saudara justru malah ekstrimis seperti KKB yang di
jadikan saudara oleh KSAD.

Kami berharap spirit Revolusi Akhlak dan insha Allah seluruh pesan yang baik dalam aksi super damai kemarin dapat di jadikan percontohan untuk di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
ke depannya, sehingga menumbuhkan masyarakat dan umat yang bersatu, bersaudara dan teguh dalam
menegakkan keadilan dan menolak kedzaliman. Akhirul kalam,semoga bangsa Indonesia selalu dilindungi Allah SWT dari segala marabahaya yang
mengancam keutuhan bangsa, dilindungi Allah dari kedzaliman, kesewenang – wenangan di selamatkan dari fitnah jari dan mulut buzzer picisan sampah peradaban serta selalu dipersatukan oleh Allah SWT tetap dalam bingkai keadilan dan kebenaran.
Juga semoga para pemimpin Republik ini secepatnya mendapatkan hidayah dari Allah untuk menegakkan
kebenaran dan menolak kedzaliman.
(Christy)

KP3 : Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Barbar, Tindak Tegas Premanisme Polisi

Zonaabour.com, Jakarta – Ade Adriansyah,SH selaku Direktur Eksekutif KP3 mengatakan dalam release nya, ” Atas nama Presisi bukan cuma minta maaf tapi mundur kalian dari jabatan yang kalian emban. (Kamis/14/2021)

“Kapolda Banten, Kapolresta Tangerang karena secara moral dan etik tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan mencederai rakyat terutama mahasiswa,ini Negara hukum bukan Negara bar bar .

Ade yang biasa di sapa Abah AAU Tegas mengatakan,” Kapolri harus tindak dan bersihkan Polri dari arogansi premanisme di instansinya .

Kalau mau jadi jagoan jangan jadi polisi .

Seperti di ketahui bersama, viral di media sosial video aksi ‘smackdown’ yang dilakukan oknum polisi kepada mahasiswa yang sedang unjuk rasa di Pemkab Tangerang.

KP3 mengecam perlakuan aparat kepada kawan-kawan mahasiswa yang sedang melakukan aksi damai,”

Abah AAU meminta polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. Polisi harus menjamin aksi ‘smackdown’ itu tidak terulang lagi.

“Polisi harus mengusut tuntas peristiwa ini, memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan menjamin perlakuan yang sama tidak terulang kembali,” ujarnya.

Dalam video yang beredar, terlihat kericuhan saat demo berlangsung. Sejumlah polisi dan mahasiswa terlibat aksi dorong-dorongan. Salah satu polisi PHH terlihat mengamankan pendemo berambut sebahu. Oknum polisi itu memiting leher pendemo dan tiba-tiba membanting tubuhnya ke lantai.

Tidak lama kemudian, pria itu terlihat kejang-kejang. Polisi lain mencoba membangunkan dan menyadarkan pendemo tersebut.

Adapun demo tersebut berlangsung , Rabu siang, 13 Oktober 2021. Demo sekelompok mahasiswa itu bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-389.

Kondisi Pendemo Dinyatakan Sehat
Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintono membantah adanya kekerasan aparat dalam pengamanan demo tersebut. Namun Wahyu menyatakan mahasiswa tersebut dalam kondisi sehat.

“Kondisinya masih sehat. Semua yang diamankan masih dilakukan swab dan pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Wahyu Bintono saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (13/10).

Wahyu mengatakan pihaknya juga membawa yang bersangkutan ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Wahyu mengatakan kondisinya bisa berjalan.

“Yang bersangkutan akan kita bawa ke RS untuk dilakukan pemeriksaan medis. Saya hanya memberikan info bahwa yang bersangkutan masih bisa jalan,” ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu mengimbau masyarakat agar tidak terpancing informasi hoax.

“Jangan terpancing dengan berita hoax. Mari sama-sama tabayyun, tugas kita sama memberikan pelayanan kepada masyarakat memberikan edukasi yang baik,” jelasnya.

Wahyu menambahkan, pihaknya telah melakukan apel sebelum pengamanan demo tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan tegas jika ada oknum yang terbukti melanggar SOP.

“Sudah kita APP (beri pengarahan) dengan baik, masih ada perilaku oknum yang tidak baik tentu akan kita tindak tegas. Secara internal tetap akan saya evaluasi, Tim Propam akan melakukan evaluasi terhadap SOP mengamankan massa,” tuturnya.

“Kapolri harus menindak tegas tindakan premanisme tersebut, karena secara moral tidak mampu melakukan tugas nya, dan KP3 tegas katakan sekalipun ada permintaan maaf , perbuatan tetap kriminal dan tidak patut dilakukan. Dan tanggung jawab tetap pada pimpinan serta pelaku itu sendiri.
Lebih baik mundur kalian dari jabatan yang kalian emban,” tutup Ade.

(Aw)