Sidang Lanjutan Kasus Penyerobotan Rumah di Sunter Bisma, Hadirkan Saksi

Zonalabour.com, Jakarta – Rumah di jalan.Sunter Bisma 14 blok C no.5 Jakarta Utara, menjadi saksi bisu atas perbuatan seseorang berinisial HY yang mana secara sengaja dan berkepanjangan menempati rumah tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya.

Rumah tersebut adalah milik SNsejak tahun 2002.

Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakut bernomor perkara 5/pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, memasuki agenda yaitu mendengarkan para saksi-saksi.

Saksi yang pertama didengar adalah Purnama Halim menjelaskan dalam persidangan bahwa, “kenal baik dengan terdakwa. Bahwa benar rumah tersebut milik SN. Bahwa benar rumah tersebut sekarang ditempati terdakwa dari sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Saksi kedua Tjun Lan, pengacara terdakwa Herman mempermasalahkan tempat tinggal saksi tidak sesuai dengan KTP nya dan dijawab oleh saksi, “alamat KTP saksi alamat Mangga Besar, ini rumah orang tua dan saksi tinggal di Sunter adalah miliknya sendiri.
Yang tidak boleh adalah tinggal dirumah yang bukan miliknya tanpa seizin yang punya, tapi disuruh keluar gak mau.
Ini namanya penyerobotan .

“Saya juga heran uang muka dan uang ganti renovasi sudah dikembalikan suami, tapi kok rumah belum dikosongkan.
Itu rumah saya dan suami, saat pinjam kunci alasannya mau renovasi kanopi, usai Arifin lie kakaknya terdakwa membayar uang muka yang berencana membeli rumah saya.”

Untuk saksi yang ketiga adalah dari BPN Jakut Nanda.R mengatakan, “sertifikat tanah tersebut atas nama Suseso Halim terbitan BPN Jakarta Utara.
Bahwa benar pemilik rumah tersebut Suseno Halim.

Pembela terdakwa mempermasalahkan sertifikat yang belum diperpanjang.
Jawab saksi “walaupun belum diperpanjang, tetap rumah dan tanah tersebut masih sah secara hukum pertanahan milik Suseno Halim.

Pembela terdakwa HY, keberatan dengan para saksi dan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Majelis hakim tidak menerima keberatan tersebut.

Saksi Ahli Pidana dari universitas dijakarta menerangkan kepada majelis Hakim bahwa perkara ini Tidak Nebis In Idem karena waktu nya kejadian yang berbeda dan waktu yang dulu perkara tahun 2013 masih ada terkait dengan perkara Perdata dan sekarang setelah perdatanya dieksekusi/dijalankan maka ke perdataannya sudah selesai. JPU menanyakan kepada saksi ahli mengenai Pengembalian barang bukti (rumah tersebut) apakah dapat dimasukan dalam putusan pidana ini ? Saksi menjawab mungkin saja barang bukti (rumah) dikembalikan kepada yg berhak dan menyuruh keluar yang menempati rumah tersebut tanpa hak dan izin walaupun ini dalam perkara pidana dan ini semua adalah kewenangan Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Saksi Ahli juga menerangkan bahwa sudah mempelajari perkara ini secara cermat dan menyatakan bahwa perkara ini sudah memenuhi unsur pasal 167.

Dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diminta keterangan dalam persidangan ini Suseno selaku pemilik sah rumah tsb berharap dapat keadilan dan Majelis Hakim memutuskan sesuai bukti dan fakta keterangan saksi-saksi dipersidangan ini.

Masihkah di negeri ini, keadilan dirasakan warganya yang tertindas,
Semoga yang mulia Majelis Hakim bijaksana dalam melihat perkara ini.

Jurnalis Christy.

Pabrik Miras Oplosan Industri Rumahan, di Bekuk Polisi di Jatiasih

Zonalabour.com, Bekasi – Polres metro Bekasi kota merilis hasil penangkapan pemilik pabrik home industri miras oplosan atau yang biasa dikenal CIU.

Penangkapan tersebut Berlokasi di perumahan BDP jalan Dirgantara Raya Blok A No 3 RT01 RW08 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, pada Jumat, (25/2/2022) lalu.

Kepada awak media, Kapolres Metro Bekasi kota, Kombes Pol Hengki menuturkan, telah diamankan pemilik pabrik miras, inisial PS alias Acong karena memiliki pabrik ilegal miras oplosan jenis Arak Putih atau Ciu.

Adapun barang bukti yang didapati berupa 10 dus sampel Miras berjenis Ciu, 8 Jerigen Berisikan Ciu, gula Pasir, Beras, Ragi, Galon Air, 1 Pax Botol Plastik 600 mililiter, 1 pack tutup botol, 3 alat ukur alkohol dan 1 mesin pompa air yang diduga digunakan untuk produksi miras.

 

Baca Juga :Ternyata Ini Alasan PKS Copot Ketua DPRD Kota Bekasi
Diketahui, pabrik tersebut menghasilkan 480 botol miras perhari dengan harga perbotol Rp10 ribu, dengan kalkulasi sekitar 80 sampai Rp100 juta omset yang didapat selama satu bulan.

“Pemilik tempat tersebut kelahiran Singkawang, namun beroperasi di Jatiasih, Kota Bekasi dengan lokasi pabrik di pemukiman penduduk yang diketahui ilegal,” ungkap Hengki, Rabu (2/3/2022).

“Perkara ini tentu akan berdampak negatif dan berbahaya bagi jiwa atau kesehatan warga yang mengkonsumsinya,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Acong dikenakan pasal 204 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (*/Iws)

Kepala Divisi Humas Polri Tegaskan, Kasus Nurhayati di Hentikan

Zonalabour.com, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan kasus yang menjerat Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon dihentikan atau tak dilanjutkan. Hal ini diputuskan usai adanya gelar perkara dan koordinasi antara penyidik Polri dengan Kejaksaan.

“Polri sudah melakukan komunikasi koordinasi dan menggelar kasus ini dengan pihak kejaksaan. Dari hasil gelar, Polri memutuskan untuk kasus Nurhayati akan dihentikan pada malam hari ini,” kata Dedi di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2022).

Adapun teknis penghentian kasus ini, kata Dedi dikarenakan kasus ini sudah P21 atau berkas lengkap maka tetap akan dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh Nurhayati. Dari jaksa juga nantinya akan mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Jadi malam hari ini juga kasus Nurhayati selesai,” kata Dedi.

Dedi pun menjelaskan kasus Nurhayati merupakan masalah penafsiran hukum yang berbeda antara penyidik Polri dengan Kejaksaan. Adapun penafsiran ditingkat penyidik Polresta Cirebon perbuatan melawan hukumnya ada, tapi hanya pelanggaran administrasi.

“Niat jahatnya mens reanya tak ditemukan karena yang dilanggar peraturan kemendagri terkait tata kelola penggunaan anggaran APBDes,” ujarnya.

Dalam proses penegakan hukum, mantan Karopenmas Divisi Humas Polri ini berbicara tak hanya legal justice, tetapi juga bicara tentang social justice. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan kasus Nurhayati dihentikan.

“Tak hanya kita mengejar kepastian hukum tapi keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi tak ada yang salah dalam kasus ini. Kecermatan penafsiran dalam suatu pidana tak mungkin sama. Kasus ini diambil Mabes dan melihat secara komprehensif terkait masalah penerapan suatu peristiwa pidana. Fokus kita kasus Nurhayati segera dihentikan,” ujarnya.

Dari peristiwa ini, Dedi menuturkan akan menjadi analisa dan evaluasi (anev), serta pembelajaran Bareskrim Polri dan seluruh jajaran baik tingkat Polsek, Polres dan Polda, dimana dalam menetapkan status tersangka seseorang proses gelar perkara harus dimaksimalkan.

Dalam perkara ini, Dedi menjelaskan penyidik sudah melakukan gelar perkara sesuai ketentuan yang ada, dimana menghadirkan saksi ahli bersama jaksa penuntut agar tak terjadi penafsiran yang berbeda. Ia pun berharap kasus yang serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

“Pelajaran kasus ini juga dari dittipidkor akan selalu melakukan asistensi terhadap penanganan kasus korupsi yang disidik oleh Polres maupun Polda guna menghindari kasus seperti ini terjadi lagi,” katanya.

Dengan adanya kejadian ini, jenderal bintang dua ini menegaskan masyarakat tak perlu takut melaporkan suatu tindak pidana, termasuk korupi. Ia menyebut pemberantasan korupsi itu tidak hanya penanggungjawab penegak hukum, tetapi harus bersama sama dan berkolaborasi antara masyarakat dan stakeholders lainnya.

“Ini penting agar korupsi dihilangkan di Indonesia. Kepada Nurhayati tetap bisa bekerja dan melaksanakan aktivitas normal seperti biasa. Tak perlu khawatir lagi, tak perlu takut lagi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan, pertemuan antara Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kapolresta Cirebon terkait kasus ini sudah dilakukan.

“Adapun maksud pertemuan ini sebagai tindaklanjut daripada koordinasi Kejaksaan Agung dan Bareskrim menggelar perkara ini dan hasil simpulan gelar menyatakan terhadap Nurhayati ada perbuatan melawan hukum tetapi tak ada niat jahat atau mens reanya,” ujarnya.

Resahkan Warga Johar Baru 10 Pelaku Tawuran di Tangkap Polisi, Miris Pelaku Gunakan Narkoba

Zonalabour.com, Jakarta – Sebanyak 10 (sepuluh) orang pelaku tawuran yang terjadi di Jl. Rawah Sawah Kampung Rawa dan di pintu perlintasan Kereta Api Sentiong Johar Baru Jakarta Pusat telah ditangkap dan di amankan polisi, hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Johar Baru AKBP Edison, S.H. saat melaksanakan Konferensi Pers di Kantor Polsek Johar Baru, Sabtu (26/02/2022).

Diketahui tawuran telah terjadi beberapa hari terakhir ini secara berturut-turut pada hari Hari Rabu, Kamis dan jumat (23, 24, 25/02/2022) sekitar jam 02.00 WIB di Jl. Rawa Sawah II Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru dan terakhir terjadi lagi tawuran pada hari Sabtu (26/02/2022) sekitar jam 01.00 WIB di Pintu Perlintasan Kereta Api Kramat Sentiong Johar Baru Jakarta Pusat.

“Polsek Johar Baru telah menangkap dan mengamankan 10 (sepuluh) pelaku tawuran yang terjadi beberapa hari terakhir ini, adapun pelaku yang telah di amankan yaitu, FK, RS, AR, MBP, MH, DDI, RRA, MRP , MAZ, dan BR dan rata-rata masih pelajar” Ucap Edison.

Pelaku ditangkap di 4 (empat) lokasi yang berbeda yakni di Kp. Rawa Sawah II, Jl. Kramat Jaya Baru, Jl. Johar Baru Utara 1 dan Jl. Kramat Pulo gundul Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

Dari para pelaku tawuran juga telah di amankan dan disita sejumlah senjata tajam berupa clurit, samurai dan arit besar yang di gunakan untuk melakukan tawuran.

“Kita juga telah menyita sejumlah sajam dari para pelaku tawuran berupa 2 (dua) bilah sajam jenis Clurit, 1 (satu) bilah sajam jenis samurai dan 1 (satu) bilah sajam jenis arit besar” jelas Edison.

Kapolsek menyampaikan bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap para pelaku tawuran terdapat 6 (enam) orang yang terindikasi dan telah menggunakan narkoba.

“Dari 10 (sepuluh) pelaku yang telah kita amankan terdapat 6 (enam) orang yang positif menggunakan narkoba, hal tersebut diketahui setelah dilaksanakan pengecekan urine dan nantinya akan direhabilitasi” Ujarnya.

Akibat perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. (Rd)

Tanggapan Komisi Yudisial terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Heru Hidayat

Zonalabour.com, Jakarta – Komisi Yudisial menghimbau agar para pihak dan masyarakat menghormati putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Menghormati dalam arti, apabila merasa tidak puas dengan substansi dari putusan tersebut, maka jalur yang tersedia adalah upaya hukum.

Saya kira kejaksaan agung dalam hal ini mewakili publik untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum. Begitu juga dijamin dan penasehat hukumnya, juga dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum. Intinya, jalur untuk mengkontes substansi putusan adalah melalui upaya hukum.

Dari sisi vonis, memang ada ide hukum terkait apakah seseorang yang sebelumnya telah dijatuhkan seumur hidup harus tetap dicantumkan vonis yang sama (dalam hal ini seumur hidup juga) atau tidak alias nihil?

Di satu sisi, KUHAP menyatakan suatu putusan memuat semua pemidaan jika dinyatakan bersalah. Di sisi lain, jika dicantumkan akan ada dua pemidaan seumur hidup dari dua putusan berbeda. Saya kira area ini para dan pengamat hukum pidana untuk memberikan pendapat pakar.

Area Komisi Yudisial adalah terbuka jika dilihat ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selain itu, Komisi Yudisial akan mempelajari lebih lanjut putusan yang dimaksud beserta hal-hal lain yang muncul dalam pemeriksaan di persidangan. (Sys)

Hakim Putus Bebas Titi Sumawijaya Empel atas Laporan Boss Kaskus Andrew Darwis

Zonalabour.com, Jakarta – Terdakwa 1, Titi Sumawijaya Empel dan Senin 2, Jack Boyd Lapian yang didakwa melakukan perbuatan baik dan bebas terhadap para pendiri Kaskus Andrew Darwis, (17/1/2022), Pengadilan Negeri (PN), diputus Jakarta Selatan murni (Vrijspraak).

Sidang yang dipimpin majelis hakim ketua Elfian serta hakim anggota Suharno dan Siti Hamidah sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan, baik Titi Sumawijaya maupun Jack Boyd Lapian, tidak terbukti melakukan tindakan pidana.

Sebelumnya pada Senin, (3/1/2022) jaksa penuntut umum Leonardo S Simalango sudah lebih dahulu menuntut dan meminta majelis hakim Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian.

Kasus ini bermula ketika Titi Sumawijaya melaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait beralihnya Tanah dan bangunan milik Titi Sumawijaya yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beralih dengan menggunakan PPJB Palsu dan Kuasa Jual Palsu melalui Seorang Gambar bernama Soesanto Tjiputra.

Dalam proses penyidikan sudah ditetapkan 5 Tersangka yakni Soesanto Tjiputra, Timmy Juwono, Kevin, dua orang Notaris Abdul Salam dan Fadli Zam Zami. Namun di duga Andrew Darwis dilindungi oleh oknum Polisi Ditreskrimum PMJ sehingga tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Ketika masuk dalam Proses Persidangan Soesanto Tjiputra Meninggal Dunia sehingga naik ke Proses Persidangan hanya 4 orang dan diputus terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 266 KUHP.

Karena Andrew Darwis ditangkap oleh oknum polisi di Ditreskrimum PMJ maka akhirnya Titi Sumawijaya membuat Polisi baru pada bulan Mei 2019 di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Terlapor Andrew Darwis.

Setelah melaporkan Andrew Darwis Ditreskrimsus PMJ, pada tanggal 16 September 2019, Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian melukakan konfrensi pers, di depan wartawan Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian mengungkapkan isi laporan yang mereka buat di Ditreskrimsus PMJ, yakni keterlibatan Andrew Darwis dalam pemalsuan, penipuan kasus tanahnya. Keterangan Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian lantas dikutip oleh beberapa media.

Belakangan Andrew Darwis tidak menerima dengan keterangan tersebut dan melaporkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri keduanya dengan tuduhan tuduhan nama baik. Penyidik ​​lebih dahulu memeriksa laporan Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian yang belum tuntas Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tapi malah lebih memprioritaskan memeriksa laporan nama baik dari Andrew Darwis.

Atas dasar itu, kepolisian menetapkan Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian sebagai tersangka dan kemudian oleh Jaksa perkaranya diajukan ke pengadilan.

Dalam sidang putusan Senin, (17/1/2022), Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Titi Sumawijaya Empel dan Terdakwa II Jack Boyd Lapian tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana pencemaran.

Sebelum membacakan, bebas, jaksa lebih dahulu mendakwa Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Jaksa juga mendakwa keduanya melanggar Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 310 ayat (1) KUHP. Ketiga, muatan itu jaksa penuntut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah proses persidangan penuntutan penuntutan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan, Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian tidak mengajukan tuntutan yang didakwakan dan majelis hakim keduanya.

“Alhamdullilah keputusan hakim sudah memperjelas dan membuktikan kami tidak bersalah, keadilan dalam persidangan hari ini telah tegakan. Mana mungkin saya sebagai korban sudah kehilangan Aset tanah dan ruko yang telah beralih ke Andrew Darwis dengan menggunakan PPJB palsu dan Kuasa palsu justru saya di adili dan akan di hakimi, saya mengucapkan terima kasih kepada hakim dan jaksa yang memberikan keadilan untuk saya,” kata titi sumawijaya sidang sidang.

Sebenarnya, kasus-kasus Titi Sumawijaya di Ditreskrimsus PMJ pada Mei 2019 terlapor Andrew Darwis terhadap Desember akan dikunjungi tetapi sudah hampir 3 tahun terus berputar oleh Penyidik ​​Direskrimsus Polda Metro Jaya akan tetapi pada 2020 yang lalu, penyidik ​​unit 1 Fismondev Ditreskrimsus PMJ dengan Kasubdit Abdul Azis menemukan buktinya (SP3) dengan alasan tidak cukup. Atas penghentian Penyidikan ini Titi Sumawijaya mengajukan Permohonan Praperadilan dan dikabulkan, dimana dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tunggal Praperadilan dijelaskan dalam Pertimbangan hukumnya bahwa telah memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Andrew Darwis sebagai Tersangka. Akan tetapi sudah 9 bulan usia Putusan Praperadilan sampai saat ini,

Petunjuk kuat keterlibatan Andrew Darwis dalam beralihnya tanah dan bangunan milik Titi Sumawijaya.

September 2018 Andrew Darwis telah mengajukan permohonan kredit ke Bank UOB dengan salinan sertifikat 1541 milik Titi padahal saat itu Titi Sumawijaya tidak mengenal Andrew Darwis.

Setelah pengajuan kredit diajukan, pada Oktober 2018 hingga 26 Nov 2018, sindikatnya Andrew Darwis bernama Kevin Bantuan Timmy Juwono dan Notaris Abdul Salam serta Fadli Zam Zami membuat PPJB Palsu dan Kuasa Jual Palsu dengan memakai seorang Figur bernama Soesanto Tjiputra untuk menanda tangani akta dengan dasar PPJB palsu dan Kuasa jual palsu seolah-olah akan Titi Sumawijaya memberikan kuasa jual kepada Soesanto untuk menjual tanah dan bangunan milik Titi Sumawijaya.

Setelah PPJB Palsu dan kuasa jual palsu berhasil dibuat oleh Kevin dkk maka pada tanggal 27 Nov 2018 Soesanto Tjiputra bertindak seolah-olah akan mewakili Titi Sumawijaya sebagai Penjual menanda tangani AJB dengan Soesanto Tjiputra seolah akan sebagai Pembeli.

Tanggal 29 November 2018, proses kilat di BPN, sertifikat shgb 1541 milik Titi Sumawijaya telah beralih menjadi atas nama Soesanto Tjiputra.

Tgl 30 Nov 2018, karena SHGB 1541 telah menjadi atas nama Soesanto Tjiputra maka Soesanto Tjiputra bertindak Penjual menanda tangani AJB dengan Andrew Darwis sebagai Pembeli atas SHGB 1541 milik Titi Sumawijaya.

Pada 4 Desember 2018 yakni 4 hari kemudian SHGB 1541 di laksanakan kilat di BPN Jakarta Selatan menjadi atas nama Andrew Darwis.

Pada 4 Desember 2018, Andrew Darwis menanda tangani Akad kredit di Bank UOB dengan menjaminkan SHGB 1541 yang telah menjadi atas nama Andrew Darwis dan telah cair dana ke rekening Andrew Darwis 18 Miliar, menyalurkan kredit dr bank UOB ini adalah Permohonan kredit Andrew Darwis pada bulan September 2018 artinya sejak awal memang Andrew Darwis telah berniat mengambil alih SHGB 1541 milik Titi Sumawijaya. Untuk mendapatkan kredit dari Bank UOB. Andrew Darwis telah melakukan tindakan menguntungkn dirinya sendiri dan sindikatnya mendapatkan dana hibah kredit dari bank UOB sebesar 18 Miliar dengan menggunakan sertifikat tanah dan bangunan milik Titi Sumawijaya.

Dalam keputusan praperadilan yang jelas ditegaskan, penyidik ​​sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andrew Darwis sebagai tersangka. Tapi keputusan praperadilan itu sampai saat ini diabaikan oleh penyidik.

“Kami sedang terus memperjuangkan agar keputusan praperadilan yang menyatakan sudah ada dua alat bukti yang cukup agar Andrew Darwis ditetapkan sebagai tersangka dapat dilaksanakan. Laporan nama baik oleh Andrew Darwis adalah upaya serangan balik atas laporan Titi Sumawijaya di Polda Metro Jaya dengan harapan untuk melindungi dirinya atas perbuatanya,” kata Tim Pengacara Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian, Utomo Karim dari Utomo Karim dan Partners, Bobby Worotitjan dan Ombun Sidauruk, para advokat yang mendampingi Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian Kami Tim Pengacara Titi Sumawijaya Empel meminta ketegasan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang Terus Menggaungkan Berantas Mafia Tanah dan Mafia Hukum karena Titi Sumawijaya adalah korban Mafia Tanah dan Polda Metro Jaya tetapkan Andrew Darwis menjadi tersangka dan perkaranya berlanjut sampai Pengadilan. HW

TNI AD Lakukan Proses Hukum Kepada Tiga Oknum Kasus Dua Remaja Korban di Nagreg

Zonalabour.com, Jakarta – Angkatan Darat memastikan proses hukum terhadap ketiga oknum Anggotanya yaitu Kolonel P, Kopda DA dan Koptu AS yang telah melakukan *Tindak Pidana menghilangkan dan merampas nyawa orang serta tindak pidana lainnya terhadap Sdr. Handi Saputra dan Sdri. Salsabila pada hari Rabu, Tgl. 8 Desember 2021 di Jl.Raya Nagreg, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Ketiga oknum tersebut pada saat ini telah ditahan di Satuan Polisi Militer Angkatan Darat dan diperiksa dengan tuduhan tindak pidana Pasal 340 KUHP jo 338 KUHP jo 328 KUHP jo 333 KUHP jo 181 KUHP jo 55 KUHP (tentang Pembunuhan Berencana jo Menghilangkan Nyawa Orang jo Penculikan jo Merampas Kemerdekaan jo Menghilangkan Mayat jo Penyertaan dalam Tindak Pidana dengan ancaman hukuman terberat seumur hidup atau 20 tahun) dan Pasal 310 UU RI no 22 Thn 2009 (Laka lalin & Angkutan jalan), serta hukuman tambahan pidana Dipecat dari Dinas Aktif TNI.

TNI AD turut berbelasungkawa atas musibah yang dialami oleh Almarhum Sdr. Handi Saputra dan Almarhumah Sdri. Salsabila serta Keluarganya.

Proses Hukum akan dilakukan dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan transparan serta memastikan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Ketiga oknum tersebut diproses secara hukum sampai tuntas dan memenuhi rasa keadilan dengan sanksi yang setimpal.

Jurnalis Christy.

JPU Kembali Beberkan Aliran Dana ke Rekening Milik Hendra Murdianto 

Zonalabour.com, Tangerang,31 Agustus 2021 – Pada persidangan sebelumnya (24/08/21), Jaksa Penuntut Umum adanya aliran dana ke rekening pribadi milik senilai kurang lebih Rp 13 Juta di 2 rekening (Panitia dan Nobu), kembali JPU beberkan aliran dana ke rekening lainnya milik Hendra Murdianto yang terjerat Kasus Penipuan Jual-Beli Kondotel Grand Eschol Residence.

Dalam persidangan kali ini dijelaskan bahwa ada tiga Rekening atas nama PT. Mahakarya Agung Putera yang dibuka di bank BCA KCU Gading Serpong. Dan dari ketiga rekening tersebut mengalir dana total lebih dari Rp 57 Milyar ke rekening BCA milik. Hal ini dibenarkan oleh dua orang saksi yang merupakan perwakilan dari Bank BCA KCU Gading Serpong. “Seperti yang tercatat di rekening koran, ada banyak transaksi yaitu Rp 2,6 Milyar, Rp 54 Milyar, Rp 1,045 Milyar” ucap salah seorang saksi dari Bank BCA.

Sementara itu, ada lagi tercatat kurang lebih Rp 965 juta dana yang masuk dalam rekening bank Permata yang digunakan untuk pembiayaan KPR. Menurut Netty salah seorang saksi dari Bank Permata menuturkan, “Berdasarkan rekening dana masuk dari rekening BCA milik PT. MAP mulai dari tanggal 06 Oktober 2016 dilakukan autodebet untuk pembiayaan KPR, tercatat hingga Desember 2016” Ungkap Netty menjawab pertanyaan JPU terkait aliran dana.

Dalam persidangan ini juga menghadirkan saksi Andrianto yang merupakan bekas Direktur Marketing PT. Mahakarya Agung Putera, dalam membuktikannya Andrianto menjelaskan awal mula kenal dengan Hendra yang merupakan saingannya dalam bisnis perdagangan hingga menjadi pengusaha properti. Saksi juga bercerita tentang rekening pribadinya yang digunakan untuk keperluan operasional PT. MAP dan mendpatkan ketidakseimbangan uang tunai Rp 200.000,-/hari dari untuk penggunaan rekening pribadinya tersebut.

Dari sisi lain pengacara melakukan pembelaan terhadap kliennya, dengan mempertanyakan kepada saksi Andrianto terkait sejumlah yang dilakukan pengacara salah satu korban upaya korban kerugian. Sontak menjadi ramai dengan perdebatan dari pihak JPU dan pengacara para korban karena tidak relevan dengan persidangan. Namun Majelis Hakim kesempatan untuk menjawab,”Biarkan dulu saksi menjawab, nanti kalau tidak relevan kita akan membuktikan pernyataan” Tegas Hakim Ketua yang memimpin sidang. Saksi menjawab “Pernah ada pertemuan disalah satu restoran dan acara uang sebesar $9.000 SGD diberikan oleh kepada salah satu korban” jelas Andrianto.

Sementara itu Pengacara para korban seusai memberikan keterangan kepada awak media terkait penyebutan namanya dalam permintaan sejunlah uang dalam persidangan, “Dulu itu ada korban bernama pak John…untuk menutup laporan perjanjian perdamaian. Sekarang sudah tidak ada lagi korelasinya dengan yang berjalan Saya yakin Majelis Hakim sangat relevan, jadi akan dilaksanakan hal-hal tersebut” Tegas Sulaiman.

Sulaiman menambahkan, di akhir kata semoga Majelis Hakim Memutuskan seadil-adilnya untuk kasus-kasus ini, mengingat para korban benar-benar tipuan jutaan Rupiah.

(TK)

Warga Bersama GMPK Banten Ungkap Dugaan Praktik Pungli PTSL di Kelurahan Jurtim

 

 

ZONALABOUR.COM, Tangerang Selatan- Beberapa waktu lalu sempat beredar berita terkait adanya dugaan pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistimatis Langsung (PTSL) yakni prihal keluhan warga tentang mengurus surat kepemilikan hak atas sebidang tanah yang sejak 3 tahun lalu hingga kini tak kunjung terealisasi dengan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini sempat membuat masyarakat bingung dan bertanya. Pasalnya, diketahui dalam proses yang seharusnya adalah program gratis tersebut, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang diterima oleh masyarakat, bisa di ibaratkan hanya menjadi isapan jempol belaka.

Menurut informasi yang didapat, kejadian tersebut berada di RT 03 RW 03 di Kelurahan Jurang Mangu Timur (Jurtim), Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Usai datangi kantor kelurahan Jurtim pada Senin 23 Agustus 2021 lalu, warga yang merasa di permainkan oleh pihak tim satgas PTSL tingkat kelurahan, kemudian pada hari ini menyampaikan kejadian tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Banten, Jum’at (27/8/2021).

Dari pantauan awak media, setibanya di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMPK Banten, belasan warga di terima langsung dan disambut dengan hangat oleh Ketua DPD GMPK Banten, H. Arifin Murad.

Usai menceritakan kejadian yang di alami secara rinci, kemudian warga meminta bantuan kepada GMPK Banten untuk dapat mengungkap kendala yang menghambat berkas surat tanah mereka yang belum di terima hingga saat ini, dan berharap segara tuntas, agar warga mendapatkan haknya.

“Saya cukup prihatin dan sangat menyayangkan. Masyarakat ini merasa di permainkan oleh oknum aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan juga oknum panitia atau satgas di BPN Tangsel. Menurut informasi dari warga RT 03 RW 03 Jurtim, mereka telah menyetorkan sejumlah uang untuk kepengurusan berkas surat,” kata Arifin saat di mintai keterangan di kantornya, Kampung Digital Graha Raya Bintaro, Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

Arifin menambahkan, bahwa warga tersebut telah membayar anggaran kepengurusan surat tanahnya dan di kumpulkan melalui satu pintu, yakni ketua RT masing-masing.

“Intinya warga memberikan uang kepada pak RT dengan nominal yang cukup lumayan dengan pola pembayaran bertahap. Sesuai dengan keterangan pak RT kepada kami. Menurut Arifin, ada pihak oknum di kelurahan terkesan tak mengubris saat di tanya janji menyelesaikan berkas warganya, dan akhirnya, wargapun mengambil langkah untuk meminta bantuan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Arifin menyampaikan, moment pelayanan yang diduga pungli berjamaah tersebut, mencuat ke publik lantaran adanya salah satu warga yang baru memasukkan datanya, langsung diproses secara cepat, tidak berlarut-larut dan sudah selesai. Sedangkan, belasan warga yang datang pada hari ini di kantor kami, sudah mengurusnya sejak tahun 2018 dan 2019 sampai saat ini belum juga terealisasi.

“Adanya kecemburuan sosial ini karena ada sebagian berkas baru masuk namun sudah di selesaikan. Berkali-kali Ketua RT 03 ini sudah menanyakan kepada pihak kelurahan Jurtim dan jawabannya itu sangat singkat terkesan menggampangkan. Tenang, beres itu semua,” terangnya.

Diketahui, dari 34 berkas yang di ajukan melalui program PTSL, yang masuk dan di urus oleh ketua RT hanya tiga (3) berkas yang sudah selesai. Setelah di beri beberapa pertanyaan oleh GMPK Banten, wargapun memberikan keterangan secara tertulis terkait keluhan mereka.

GMPK Banten berjanji, akan melakukan investigasi secara mendalam tentang dugaan adanya keterlibatan oknum BPN Tangsel berinisial H, DM, dan juga D yang di sebut menerima uang pelicin dari ketua RT.

“Sebelumnya, hubungan komunikasi di antara oknum satgas PTSL kelurahan Jurtim dan oknum petugas BPN Tangsel dengan ketua RT ini cukup baik dan lancar. Namun, belakangan warga mulai khawatir surat asli mereka hilang, dan warga pun mulai menagih ke pak RT. Nah, dikarenakan untuk saat ini sulitnya berkomunikasi kepada oknum-oknum tersebut, Ketua RT pun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan warganya dan tak sanggup untuk membendungnya lagi, lalu dia (Ketua RT 03) mempersilahkan warganya untuk bertemu langsung dengan panitia,” jelas Arifin.

Sementara itu, setelah mendapatkan keterangan yang valid dan disertai bukti-bukti tertulis prihal perputaran uang yang di miliki, GMPK Banten meminta pihak kejaksaan negeri Kota Tangsel untuk turun serta memberantas korupsi di Indonesia khususnya di Wilayah Banten.

“Ada ratusan juta rupiah yang di setorkan kepada oknum panitia dan oknum BPN Tangsel. Untuk pengurusan satu surat tanah, warga di mintai hingga ada yang mencapai lima (5) juta rupiah dan prosesnya itu sudah sejak tiga (3) tahun yang lalu sampai sekarang tidak jadi-jadi. Saya berharap Kejari Tangsel untuk segera menyidik kasus ini. Menurut saya, ini dapat di katakan pungli, sudah masuk ranah korupsi berjamaah, dan buktinya sudah ada pada kami,” tegas Arifin.

Dirinya meminta agar program nawacita yang di gadang-gadangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, jangan ada yang merusaknya oleh birahi (Nafsu) memperkaya diri sendiri.

“Kami meminta kepada Walikota Tangsel bersama jajarannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami warganya. Oknum ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mereka hanya rakyat kecil, jangan mempermainkan mereka, apalagi masa pandemi seperti ini. Saya ikut prihatin,” tutup Arifin sembari mengeluskan dadanya.

Terkait Informasi dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum satgas PTSL Kelurahan Jurtim, awak media datangi kantor Kelurahan Jurtim, pada Jum’at (27/8) siang, guna konfirmasi terkait informasi tersebut kepada Lurah Jurtim. Namun kata petugas kelurahan, “Pak Lurah sedang sibuk, rapat, banyak tamu mas tunggu aja,” ujarnya.

Setelah menunggu lebih dari 2 jam, Pak lurah tak kunjung keluar dari kantornya, awak media memutuskan untuk meninggalkan kantor Kelurahan, dan akan kembali dikemudain hari agar Berita ini bisa berimbang.

(Fhm)

Penista Agama Muhammad Kace Ditangkap Polisi di Bali

 

 

ZONALABOUR.COM, JAKARTA- Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap YouTuber, penista Agama Muhammad Kace alias Muhammad Kece yang diduga terlibat dalam konten penistaan agama lewat unggahannya.
Penangkapan itu, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dilakukan di sekitar wilayah Bali.

“Sudah ditangkap, di Bali,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (25/8).

Di lansir dari CNN Indonesia,kata Agus, penyidik akan membawa sosok penceramah tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim.

“Hari ini akan dibawa ke Bareskrim,” tambah dia.

Contoh materi ceramah Muhammad Kece yang menjadi kontroversi yakni terkait kitab kuning dan Nabi Muhammad SAW. Itu terlihat dari unggahan Muhammad Kece di kanal Youtube-nya dalam judul ‘Kitab Kuning Membingungkan’.

Unggahan itu kemudian menjadi polemik dan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Bahkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Kece berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol keagamaan.

Menurut Yaqut, semestinya aktivitas ceramah dan kajian dijadikan ruang edukasi dan pencerahan. Yaqut menyebut ceramah merupakan media untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghina keyakinan dan ajaran agama lainnya.