Forum Komunikasi Masyarakat Kudus Gelar Festival Kudus di Museum Satria Mandala

Zonalabour.com, Jakarta – Forum Komunikasi Masyarakat Kudus (FKMK) menggelar Kudus Festival 2022, melestarikan budaya sekaligus Promosikan UMKM Masyakarat Kudus yang bertempat di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan. (21/05/2022).

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kudus H.M. Hartopo, S.T., M.M., M.H. dalam sambutannya mengatakan saya  mengapresiasikan Forum masyarakat Kudus yang hari mengadakan Festival Kudus 2022, kegiatan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi promosi potensi yang dimiliki kabupaten Kudus ke tingkat nasional hingga internasional,”ucapnya.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kudus Marsdya TNI (Purn) Eris Herryanto menjelaskan bahwa FKMK merupakan forum di mana mewadahi komunikasi bagi masyarakat yang berasal dari Kudus di perantauan maupun yang di Kudus, forum ini adalah untuk menjembatani kepentingan-kepentingan baik itu Pemerintah Daerah maupun Kabupaten Kudus, maupun masyarakat Kudus yang berada di perantauan,”Forum Komunikasi masyarakat Kudus diharapkan dapat memberikan informasi untuk memajukan masyarakat Kudus dan secara umum Jawa Tengah,”tuturnya.

“Dalam setiap kegiatan kami membantu Pemerintah Daerah Kota Kudus untuk bisa memajukan baik itu di bidang sosial, budaya, ekonomi dan memajukan sosial budaya ekonomi”.

Berkaitan dengan kegiatan sosial seperti santunan sosial bantuan bencana dan program gotong royong mudik setiap tahunnya, pentas budaya serta ikut berbagai ajang kelas dengan budaya dan promosi wisata di wilayah Jakarta dan juga dalam hal ini paguyuban Jawa Tengah selalu rutin mengadakan pentas-pentas budaya, dan Kudus selalu ikut hadir dan ikut serta di dalam kegiatan tersebut.

Sesuai dengan arahan Presiden Pak Joko Widodo pada Maret lalu untuk mendorong penggunaan barang dalam negeri khususnya produk UMKM, dan kami terus mendorong produk-produk UMKM agar dapat memenuhi standar SNI dan masuk ke dalam katalog, agar dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan pengadaan barang dan jasa di semua lembaga nasional dan daerah dan juga BUMN. maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kudus tentunya saat ini siap membantu semua, dan siap menyederhanakan terkait birokrasi birokrasi yang ada terkait masalah urusan perizinan,”tutup Eris. (Christy)

Digitalisasi UMKM dalam Mendorong  Kebijakan Afirmatif Bangga Indonesia

Zonalabour.com, Jakarta – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Dimana pada tahun 2020 UMKM berkontribusi besar terhadap ekonomi digital, yakni sebesar 619 Triliun.

Saat ini pengguna internet didominasi oleh generasi muda, dengan rata-rata membuka media sosial sebanyak 51,5% dan untuk berkomunikasi sebesar 32,9%. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk-produk UMKM ke dunia digital.
Dewi Susilorini selaku Koordinator Subdit Informasi dan Komunikasi Perekonomian II mengatakan peran pemerintah dalam membangkitkan perkeonomian UMKM di Indonesia, yaitu dengan mengadakan program-program pengembangan yang berbasis digital, seperti Digital Leadership Academy, Gernas Literasi Digital Siber Kreasi, Digital Talent Scholarship, UMKM Go Online, Petani-Nelayan Go Online, dan Gerakan 1000 Start-Up.

“Diyakini pada tahun 2030 akan terjadi kenaikan perekonomian digital di Indonesia yang didominasi oleh usia produktif sebesar 60%,” kata Dewi pada acara Forum Digitalk yang diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo RI dengan tema ‘Digitalisasi UMKM dalam Mendorong Kebijakan Afirmatif Bangga Buatan Indonesia’ secara virtual, Jakarta (14/04/2022).

Beberapa langkah-langkah dari pemerintah untuk mendukung UMKM Go Online, seperti memunculkan Digital Kredit UMKM (digiKU) yakni sebuah kredit digital untuk UMKM,. Kemudian melaksanakan pasar digital (PaDi) UMKM dimana BUMN akan melakukan belanja produk lokal dan UMKM. Selain itu ada pembebasan PPh Final sebanyak 0,5% dan adanya bantuan Presiden Produktif dengan dana hibah sebesar Rp. 2,4 juta untuk 12 juta UMKM produktif.

“Pemerintah juga gencar mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendukung UMKM di masa Pandemi dan mendorong masyarakat membeli produk lokal,” ujar Dewi.
Pada bulan Agustus 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bertindak sebagai campaign leader Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Papua
Sementara itu narasumber berikutnya, Anggota Komisi I DPR RI, H. Bachrudin Nasori, S.Si, M.M mengatakan, jika dulu kita harus memiliki lapak untuk melakukan suatu usaha, sekarang tidak lagi karena sudah bisa melalui handphone.“Kita memiliki banyak produk dari Tegal atau Brebes, seperti kain sampai tas yang memiliki kualitas dan ciri khas lokal yang memiliki nilai jual internasional dan bisa dipromosikan melalui internet,” sebut Bachrudin. Selaku Anggota Komisi I DPR RI, ia mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ia juga berharap semoga kita semua mendapatkan hidayah, ilham, dan petunjuk dari Allah agar seluruh masyarakat Indonesia bisa bertransformasi digital.“Namun kegiatan digital ini jangan digunakan untuk penipun, tapi untuk meningkatkan perekonomian,” pungkasnya.

Narasumber terakhir, H. Sabilillah Ardie, B.Sc selaku Wakil Bupati Tegal mengatakan, kondisi Kabupaten Tegal saat ini sedang mendapatkan bonus demografi.
Menurutnya, sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan kreatif , Generasi milenial dan Gen Z bisa dimanfaakan potensinnya untuk melakukan kegiatan perekonomian baik secara nasional maupun secara global.

“Adapun infrastruktur sekarang pada pemantapan jalan sudah berada pada 50% sehingga sangat mendukung distribusi produk ke berbagai daerah,” jelas Sabilillah.
Sayangnya pada era Industri 4.0 ini kita memiliki tantangan untuk kegiatan UMKM, seperti infrastruktur yang belum sepenuhnya lengkap, adanya persaingan secara global, dan tingginya investasi modal dan ilmu pengetahuan.

Selain itu UMKM Tegal juga memiliki beberapa kesempatan, diantaranya jaringan seluler yang sudah ada di daerah pelosok, dapat bekerja sama secara global, dan juga adanya dukungan penuh pemerintah dalam membangkitkan UMKM lewat digital
Sejak tahun 2019 Pemkab Tegal telah membuat program wirausaha pemuda dengan usia 19-28 tahun, yang saat ini sudah memasuki pada tahun ke-3 dengan hasil terdapat 28 pengusaha muda per tahun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melakukan peningkatan SDM IT melalui sebuah pelatihan pengambangan 10.000 Talenta Digital dan UMKM Center Go Digital. “Rencana ke depan Pemerintah Kabupaten Tegal akan mendorong kemitraan strategis untuk infrastruktur, meningkatkan pembinaan, menumbuhkan wirausaha baru, dan meningkatkan kualitas layanan perizinan,” pungkas Wakil Bupati Tegal. (Aw)

Santri Pasundan Berikan Usulan Kepada Menko Perekonomian

 

 

ZONALABOUR.COM- Mentri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kedatangan Pimpinan Pusat Santri Pasundan, Organisasi santri yang berbasis di Jawa Barat dan Banten .

Sambutan hangat oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang di dampingi Staf Ahli bidang ekonomi yaitu Frangky Sibarani yang merupakan mantan kepala BKPM.

Dalam pertemuan tersebut menurut Ketua Umum PP Santri Pasundan Aceng Ahmad Nasir ia menyampaikan berbagai persoalan ekonomi di masyarakat terutama dampak yang terasa khususnya masyarakat kecil maupun kaum santri berkaitan persoalan ekonomi akibat pandemi covid 19.

Aceng juga mengapresiasi langkah kerja efektif pemerintah terutama dalam penanganan covid 19 yang cukup sukses serta meratanya program vaksinasi nasional.

Dalam kesempatan tersebut PP Santri Pasundan meminta Pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi pesantren mengenjot entrepreneurship santri serta ada program bantuan khusus pengembangan usaha untuk para Guru ngaji yang berada di pedesaan yang belum tersentuh di sebabkan persoalan administratif maupun informasi yang belum menyeluruh. Maka kami usulkan untuk di bentuknya Garda Ekonomi Santri untuk mempersiapkan para santri yang akan mengabdi ke masyarakat agar menjadi santri yang mumpuni secara keilmuan dan tangguh secara ekonomi.

Adapun usulan mewakili para pengusaha kecil dan menengah terutama terkait bunga yang relatif tinggi hingga mencapai 12% ia mengusulkan kredit antara 6-7% menurutnya kalau untuk pengusaha besar yang memiliki deposito sebagai penjaminan bahkan penerimaan bunganya kisaran 4% saja, ini persoalan keadilan ekonomi yang harus di rasakan merata agar pertumbuhan ekonomi lebih masif dan perlu percepatan akibat dampak covid 19 ini, kami sampaikan ini kepada Bapak Menko sebagai pemilik kebijakan mewakili usulan para pelaku usaha kecil dan menengah, tegas Aceng Nasir.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam tanggapannya menyampaikan pemerintah telah memberikan dorongan fiskal kepada para pengusaha kecil dengan di berikan kebijakan KUR (keredit usaha rakyat) yang bunganya mencapai 3% bahkan sebelumnya hanya bantuan sekitar Rp 50 juta sekarang menjadi maksimal Rp.100jt berkaitan dengan usulan adanya penurunan suku bunga untuk para pengusaha menengah kebawah menurut Menko yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar ini, menurutnya akan di lakukan kajian mendalam bersama tim Kemenko Perekonomian .

Merespon usulan pengembangan ekonomi Pesantren Menko Airlangga akan turun langsung ke beberapa pesantren tradisional dan akan melakukan program percontohan di Beberapa Pesantren dimulai di Sukabumi yang merupakan tanah leluhurnya yang kemudian dilakukan untuk daerah lainnya.
#SantriPasundan. (AW)

BAKTI Kominfo Bersama DPR RI Gelar Webinar” Peran Milenial dalam Mendorong Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19″

 

 

ZONALABOUR.COM- Dengan mengambil tema
“Peran Milenial dalam Mendorong Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19″ BAKTI Kominfo bersama DPR RI mengadakan Seminar Merajut Nusantara”

Bersama narasumber,
H.Teuku Riefky Harsya, MT. Selaku Anggota Komisi I DPR RI, Drs Samsul Widodo, Ma selaku staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementrian Desa, PDTT dan Teuku Syahwal, M.Pd, CHt selaku dosen Unigha Sigli.
Acara melalui zoom meeting dan live streaming YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7QGHTGIKIvE.
Senin/23 Agustus 2021

H. Teuku Riefky Harsya, MT. Selaku Anggota Komisi I DPR RI,mengatakan, “Saya sangat mengapresiasi apa yang di lakukan Bakti Kementrian Kominfo dalam acara ini bisa bersinergis dengan komisi I DPR RI , mengadakan webinar dengan tema yang sangat menarik ini.

“UMKM sangat terdampak pandemi Covid-19. Penguasaan teknologi digital sebagai cara efisien promosi dan transaksi penjualan di masa pandemi yang mengutamakan platform digital juga masih rendah.

UMKM harus kreatif dan Inovatif apalagi di masa pandemi ini, dan harus maksimalkan teknologi digital, tutupnya.

Lebih lanjut Drs Samsul Widodo, Ma selaku staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementrian Desa, PDTT, mengatakan, “Triple Disruptions mengancam kegiatan usaha dan domino effect .contohnya yakni Giant tutup, Matahari Department store tutup, dan juga sepatu Bata juga tutup.

Penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2020 yakni 196,71 juta atau 73,7 % dari total population, dan yang menggunakan akses medsos sebanyak 160 juta atau 50 % dari total populasi.

Contoh kegiatan dana desa untuk pengembangan teknologi, di antara nya pengembangan internet, layanan internet, sosialisasi pemanfaatan internet, pelatihan pemeliharaan komputer, dll. Kesemuanya itu dalam program “Desa berjejaring”.

Narasumber terakhir
Teuku Syahwal, M.Pd, CHt selaku dosen Unigha Sigli mengatakan, ” UMKM sebagai usaha terbagi tiga kategori, yaitu mikro, kecil dan menengah. Di lakukan oleh individu atau badan usaha yang sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Siapakah yang di sebut milenial Indonesia? Yakni kelahiran setelah tahun 1985,62 % memiliki medsos. Prilakunya kecanduan internet, cuek dengan politik, tidak harus memiliki, dll.

Kedepan semua yang berbasis mekanik dan electronic akan tergantikan teknologi robotisasi dan otomatisasi.

Sebagian aktivitas manusia dapat di defensive melalui teknologi digital (big data) akan tergantikan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Dengan banyak nya UMKM yang gagap teknologi ini merupakan peluang dari kaum milenial untuk membantu UMKM seperti membuatkan desain, konten Kreatif, website, dll.

Alasan UMKM tidak bisa tembus digital Islam keterbatasan kemampuan baik dari sisi pola pikir atau sisi teknologi ( gaptek) , masih kurang tepatnya target market baik dari produk atau pasarnya.

Dalam buku ” Menyongsong kewirausahaan digital Indonesia” Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk belanja online, yakni Kenyamanan, kelengkapan informasi,ketersediaan produk jasa dan efisiensi biaya serta waktu.

“94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital masih rendah. Padahal, digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik,” . Ini bisa di jadikan peluang bagi kaum milenial . Tutupnya.

(AW)

Webinar Pemanfaatan Digitalisasi UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

 

 

ZONALABOUR.COM- Semakin berkembangnya teknologi diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para UMKM di Indonesia. Pasalnya, UMKM akan semakin berkembang bila mampu memanfaatkan teknologi digital.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, saat menjadi narasumber dalam Seminar Merajut Nusantara dengan tema “Pemanfaatan Digitalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional” yang digelar atas kerja sama Bakti Kominfo dan Komisi I DPR RI, Senin (12/7/2021).

Dilansir dari Kronologi.id, Hasbi mengatakan, digitalisasi bisa membuat UMKM semakin cepat dalam meningkatkan omset usahanya. Sehingga, menurutnya, mau tidak mau UMKM harus mengembangkan teknologi digital.

“Sehingga ke depan tidak perlu lagi tenaga pemasaran. Seperti barang-barang produk kerajinan dari Jambi. Kalau didigitalkan, maka semakin dikenal dan menaikkan omsetnya,” kata Hasbi.

Meski begitu, ia mengakui bahwa transformasi digital ini tantangannya tidak selamanya mulus. Bahkan, UMKM juga kadang belum siap dalam menyambut kemajuan teknologi tersebut.

“Era ke depan UMKM ini diharapkan bisa memperkecil gaptek. Makanya nanti kita adakan pelatihan, kemudian mempersiapkan segala infrastruktur. Ke depan, UMKM akan berkembang lebih baik dan menambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain Hasbi, narasumber lainnya dalam seminar itu yakni Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Henri Subiakto SH. MA dan CEO Koperasi ALKO Kopi, Suryono.

Dalam kesempatan itu, Henri menyampaikan bahwa teknologi digital saat ini susah menjadi bagian dari masyarakat. Bahkan, generasi muda saat ini sudah sangat dekat dengan teknologi digital.

“Makanya Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sekarang era transformasi digital. Makanya siap enggak siap aktivitas kita nantinya akan mengarah ke digital,” ujarnya.

Meski belum selesai dalam pembangunan infrastruktur, kata Henri, namun penggunaan internet di Indonesia saat sudah melonjak tajam. Apalagi, adanya pandemi Covid-19 yang membuat semuanya dilakukan secara digital.

“Di era pandemi ini tidak hanya memukul masyarakat, tapi juga perekonomian. Tapi belanja online semakin naik. Ini yang disebut transformasi digital berjalan lebih cepat,” ungkapnya.

Sementara, Suryono, dalam kesempatan itu mengenalkan Koperasi ALKO Kopi. Menurutnya, saat ini dirinya tengah membangun ekosistem dan infrastruktur dalam berbisnis kopi.

“Teknologi sangat membantu sekali. Saat ini kami berani bilang kopi kerinci memiliki harga lebih bagus,” tutup nya.

Solusi Saat Pandemi, Rumah Prestasi Melaunching Erpemart

 

 

 

ZONALABOUR.COM– Rumah Prestasi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 menggelar Grand Launching Erpemart dalam acara Seminar yang bertajuk Inovasi dan Solusi di Era Pandemi.

Erpemart merupakan aplikasi toko online milik Rumah Prestasi sebagai sarana berbelanja bagi masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Hadir pada acara tersebut Anggota DPD RI H. Abdi Sumaithi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten Dr. Nihayatul Masykuroh, Ketua Global Entrepreneur Profesional (Genpro Wilayah Banten Ayatullah Khumaini, dan Ketua RT setempat H. Suparno.

Mujang Kurnia selaku direktur Rumah Prestasi mengungkapkan bahwa kehadiran Erpemart merupakan bagian dari solusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19.

“Erpemart memudahkan setiap orang untuk berbelanja agar tetap aman menghindari penyebaran virus covid-19, karena cukup download aplikasinya langsung bisa belanja dari rumah.” Ujarnya

“Selain itu, setiap belanja di Erpemart sudah termasuk sedekah untuk mensupport kegiatan para penghafal Al-Quran di Rumah Prestasi, karena Erpemart dikelola oleh para penghafal Quran dan keuntungannya untuk pemberdayaan ekonomi santri.” Tambahnya.

Erpemart yang memiliki tagline “Belanja Berkah Plus Sedekah” ini resmi dirilis dan bisa didownload melalui google playstore secara gratis dan langsung bisa digunakan. Erpemart juga memiliki toko offline yang bertempat di Rumah Prestasi Jl. Yudistira 17, Kavling Citra Pelamunan Indah, Kramatwatu, Serang.

Webinar Forum Diskusi Publik ” Membangkitkan Perekonomian UMKM Di Tengah Pandemi”

 

 

 

ZONALABOUR.COM, JAKARTA– Ditjen IKP Kemkominfo RI dan DPR RI mengadakan Webinar dengan Tema

“Membangkitkan Perekonomian UMKM di Tengah Pandemi Covid 19” melalui Zoom Cloud Meeting,Rabu, 14 Oktober 2020.

Dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidang nya yakni
Hillary Brigitta Lasut, SH., LL.M selaku Anggota Komisi I DPR RI, Prof. Dr. Widodo Muktiyo selaku Dirjen IKP, Kementerian Kominfo RI dan Sondang T. Tampubolon, SH., LL.M. selaku Pengamat Bisnis Internasional.

“Mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital serta merangsang perkembangan UMKM melalui e-commerce,kenapa UMKM ? Karena UMKM merupakan pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dengan 60 % kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB), di sampaikan Hillary Brigitta Lasut selaku anggota Komisi I DPR RI dalam paparan nya .

Lebih lanjut Hillary mengatakan pemerintah harus bersinergi dengan pelaku UMKM melalui upaya pemerintah dengan media e-commerce.

Pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya serta memasarkan produknya ke wilayah lain.

Perkembangan teknologi jika di manfaatkan dengan baik,maka akan mendorong lebih banyak pelaku usaha muda khususnya di sektor UMKM,terangnya.

“Pemerintah perlu ikut andil dalam mendorong ekonomi digital ,khususnya untuk generasi muda dengan mendorong UMKM,menyiapkan prasarana e-commerce sehingga UMKM bisa menembus pasar ekspor melalui platform digital .

Dan di harapkan generasi muda menjadi bagian dari gerbong ekonomi digital baik sebagai pemain atau pengguna .

Presiden Widodo dalam pelantikannya menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi ,di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibanding usia tidak produktif.

Artinya generasi muda menjadi harapan dalam mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa ,apalagi saat ini pada masa pandemi Covid 19.

Pemanfaatan teknologi menjadi peluang generasi muda dalam menggerakkan potensi ekonomi digital dari sektor UMKM.

Di akhir paparan nya Hillary menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah karena Kabupaten Talaut dan Minahasa Sulawesi Utara telah terpasang 169 titik internet ,dan masyarakat bisa mengakses internet.

Prof Widodo Muktiyo selaku Dirjen IKP Kominfo sebagai narasumber kedua mengatakan Kominfo dengan program digital Talent ,market place menjadi media sarana UMKM.
Jadikan UMKM seperti
Supermarket virtual.

Menjadi anak muda yang proaktif,percaya diri untuk mengemas produk ,sensasi produk bisa jadi penglaris barang tersebut .

Penopang ekonomi nasional diantaranya ialah UMKM,oleh karena itu pemerintah mendukung UMKM.

Narasumber terakhir dari sisi pengamat atau praktisi ,Ibu Sondang Tampubolon selaku pengamat bisnis Internasional menyampaikan pemerintah telah memfasilitasi atau mempertemukan pebisnis UMKM ,dan ini sudah di lakukan oleh Bank BRI ,patut di apresiasi Bank BRI yang telah membuat wadah pertemukan UMKM dan pemberian modal KUR bagi pelaku bisnis UMKM

Sebagai praktisi saya melihat kondisi dan realita pelaku usaha UMKM, Strategi bisnis matching yakni mempertemukan UMKM dan pelaku bisnis di negara lain dan solusi pemberian modal untuk pelaku bisnis UMKM.

Dan saya mengapresiasi Kominfo yang telah membuat acara Webinar ini.tutupnya

IPO Subholding Pertamina, Upaya Gadaikan Hajat Hidup Orang Banyak

 

 

ZONALABOUR.COM, JAKARTA — Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respon dari berbagai pihak. Kebijakan pemerintah yang dimotori Menteri BUMN (Erick Thohir) ini menciptakan kontroversi, tidak hanya dari internal Pertamina, namun juga penolakan dari sebagian publik.

Usaha pemecahan Pertamina menjadi subholding lalu menjualnya telah menciptakan konflik. Tidak hanya penolakan dari pihak eksternal Pertamina, namun juga dari internal Pertamina.

Beberapa Serikat Pekerja Pertamina melakukan Demonstrasi menolak rencana Menteri BUMN dan Dirut Pertamina tersebut. Diantaranya Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPPUpms III),Serikat Pekerja Pertamina EP, Serikat Pekerja Pelaut Pertamina,dll.

Perwakilan dari Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB) Marcellus Hakeng mengatakan, jika terjadi pertamina di jual, Marcellus menegaskan, Serikat Pertamina dengan tegas menolak. “Kami menolak,” tegasnya.

Jika ini terus dibiarkan akan mengganggu jalannya roda perusahaan Pertamina. Harusnya aspirasi banyak Pekerja Pertamina tersebut direspon positif oleh Menteri BUMN dan DIrut Pertamina dengan membatalkan rencana mereka.

Dari Analisa terhadap ke empat aspek tersebut, upaya Pemecahan Pertamina menjadi Subholding-subholding lalu menjualnya lewat IPO patut diduga telah melanggar amanat konstitusi.

Respon MARWAN BATUBARA

Merespon IPO Subholding Pertamina, Politikus sekaligus pengamat pertambangan, Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pilpres 2019 salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

“Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung.” kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8/2020).

Membandingkan dengan era Sby, Marwan mengatakan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar perbarel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar perbarel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk Subsidi) di APBN.

“Nah, pakJokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan pertamina bermasalah,” kata Marwan.

Menurutnya, BUMN BUMN yang mestinya menikmati turunnya harga minyak dunia, namun yang terjadi, masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

“Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar perbarel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan februari, ada rujukannya yaitu kepmen SDM nomor 62,” kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara, “Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk april mei juni kita membayar 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong pertamina. Dan kita tahu pertamina itu keuangannya berdarah-darah”, tandasnya.

Keterangan Rocky Gerung

Berbeda dengan Marwan Batubara, Fillsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia Rocky Gerung mengatakan bahwa Subholding (pertamina) itu hanya akal-akalan. Menurut Rocky pemerintah saat ini tidak bisa dipahami oleh DPR dan tidak bisa dipahami oleh pers nasional. Namun saat bisa hanya bisa dipahami oleh para influencer dan buzzer.

“Yang paham adalah influencer dan buzzer, karena mereka memang calo-calo perdagangan dari organ organ pertamina.” kata Rocky Gerung.

Menyinggung soal Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, Rocky justru bertanya apa artinya IPO?

“Mau tau nggak apa arti IPO? IPO adalah Idiot Publik Offering”, katanya, publik pun riuh dan tertawa.

“Karena yang akan di offering adalah keidiotan dan kedunguan,” tambahnya.

Menurutnya, tidak mungkin pertamina itu menghasilkan efisiensi hanya karena kebutuhan keuangan.

Rocky kemudian menyinggung soal etika bernegara, logikanya di dalam bisnis etik itu, etika utilitarian yang dalilnya berbunyi, “kemaslahatan terbesar bila bagian terbesar dari masyarakat sudah menerima kemakmuran”. Nah kalau itu yang dipakai, bagian terbesar itu ada di pulau jawa dan itu yang diincar oleh investor. Padahal BUMN itu tugasnya bukan sekedar wefare (Kesejahteraan), tapi Justice, (Keadilan).” terangnya.

Dan justice, menurut Rocky atinya bukan memberikan kesejehtaeraan pada bagian yang terbanyak dari bangsa ini, tapi mencari bagian yang tertinggal. Mendatangi mereka yang tersisih itu. Itulah tugas BUMN,” tandasnya.

Rocky menegaskan, etik inilah yang tidak dipahami oleh petinggi-petinggi BUMN junto petinggi-petinggi, jadi dari awal, presiden tidak mengerti bahwa BUMN itu harus menghasilkan justice bukan sekedar walfare, “Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang terjadi sekaranh adalah ketidak mampuan presiden untuk melihat perspektif keadilan dan itu berlaku di semua lini,” tandasnya.

Keterangan Ichsanuddin Noorsy

Merespon holding dan subholding pertamina, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengkritik ketas kebijakan tersebut. Menurut dia kalau berbentuk holding sebenarnya itu untuk memperbesar penetrasi korporasi terhadap pasar.

Noorsy mengaku saat ini tengah ribut dengan Kementerian BUMN sebab menurut Noorsy, logika Holding yang dipakai oleh Kementeeian BUMN adalah logika korporat kapitalism, semakin besar perusahaan, semakin besar melakukan penetrasi pasar.

“Tapi logika ini sesungguhnya logika untuk komersial good, bukan pabrik good.Nah itu ketika kita menggagas kebutuhan holding, itu terjadi pada komersial good di BUMN. Misalnya, ketika pertamina itu punya jasa, silahkan bergabung dengan perusahaan-perusshaan yang namanya property,” kata Noorsy.

Menurutnya, ketika holding dihadapkan pada logika pabrik good, logika ini sesungguhnya logika yang menjungkirbalikan posisi dari pabrik good menjadi posisi komersial good atau sebaliknya.

“Disini kesalahan awal” kata Noorsy.

“Ketika yang namanya BUMN digeser menjadi holding, maka logikanya menjadi, sesungguhnya mereka menggeser hajat hidup orang banyak menjadi komersial good atau barang barang komersial,” kata Noorsy.

Nah inilaj yanh meatinya ditangkap oleh pemerintah atau ditangkap oleh orang banyak bahwa ada model berpikir yanh disimpangkan, model berpikir yang dimanipulasi. Nah ketika kita sampai pada pemikiran yanh dimanipulasi itu yanh sudah ada sejak zaman 80-an yang dikuatkan di zaman SBY sampai sekarang.

“Maka sesungguhnya ketika holdingnya bermasalah, maka SK 198 bulan Juni 2020 harusnya kita batalkan. Jadi kerja awal kita harusnya membatalkan Sk 198. Jadi serikat pekerja di Pertamina tugas awalnya adalah bagaimana kita bersama sama membatalkan SK itu. Itu tugas awalnya karena konstruksinya holding,” kata Noorsy.

Yang kedua IPO, menurut Noorsy IPO adalah dalam rangka mengkomersialkan pabrik good. Noorsy mencontohkan, dirinya pernah menolak ketika krakatau steel, anak perusahaannya diambil alih oleh posito, Noorsy bahkan menyinggung soal PLN.L dimana dirinya merupakan saksi ahli saat menggugat UU ketenagalistrikan dari awal sampai dengan yang terakhir, itu sampai akhirnya serikat pekerjanya itu dibantai oleh direksi PLN.

Atas pernyataannya itu, Noorsy siap bertanggungjawab, “Saya ulang, itu sampai serikat pekerjanya itu dibantai secara preman oleh direksinya.maka mereka mulus melakukan yang namanya pemeretelan.

“Konsep yang mulis di PLN ini hendak dipindahkan ke pertamina, maka keluarlah kebijakan SK 198 bulan Juni 2020” kata Noorsy.

“Tetapi kemeren di bulan Juli, saya terkejut membaca berita pada tanggal 22 juli 2020 kemaren, Erick Thohir mengatakan mudah-mudahan dalam posisi Indoensia maju di tahun 2045 tidak ada lagi perusahaan plat merah,”

“Apa artinya? Artinya seorang Erick Thohir, hai Erick Thohir, Ichsanuddin Noorsy sedang bicara, Saya tantang anda bicara, bahwa anda sesungguhnya tidak mengerti sumpah jabatan yang anda ambil. Anda menyalahi sumpah jabatan!” tegas Noorsy.

“Anda tidak berjuang memerdekakan bangsa ini, Erick Thohir. Anda tidak berjuang dengan darah dan keringat dan biaya. Anda harus bayangkan banyak orang yang berjuang dengan harkat dan martabat, malah anda kemudian melakukan dengan apa yang disebut dengan asas kemanfaatan,” kata Noorsy.

Noorsy kemudian mengingatkanagar serikat Pekerja Pertamina dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan serikat pekerja PLN, termasuk yanh disingkirkan ke pulau pulau terpencil. “Anda harus siap menghadapi kenyataan seperti itu,” kata Noorsy.

“Kalau anda tidak mau melihat anak anak BUMN ini dicacah, maka serikat Pekerja pertamina harus menegaskan tidak bisa dicacah oleh kekuatan yang sama”, tandas Ichsanuddin Noorsy.[HG]

Di Tengah PSBB Serikat Pekerka Dunkin Donat Gelar Aksi Tuntut THR Yang Belum Dibayarkan

ZONALABOUR.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Dunkin’ Donuts di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2020).

Aksi yang digelar diikuti tidak kurang dari 200 anggota di saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ini terpaksa dilakukan untuk menuntut pembayaran upah dan tunjangan hari raya (THR) yang sampai Jumat ini tidak juga dibayarkan oleh perusahaan. Aksi ini terpaksa kami lakukan karena manajemen Dunkin’ Donuts secara sepihak tidak membayarkan THR dan upah secara tepat waktu. Sementara para pekerja dan keluarganya sangat membutuhkan THR tersebut untuk menyambung hidup di masa PSBB akibat pandemi Covid 19.
Lebaran tinggal dua hari lagi, anak istri para pekerja berharap bisa mendapatkan THR sebelum lebaran, namun perusahaan tanpa empati justru secara sepihak menunda pembayaran THR dan upah pekerjanya! Demikian disampaikan Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia kepada media di lokasi aksi unjuk rasa.” Ujar sekjen Aspek. Sabda Pranawa Djati, S.H melalui rilis yang disampaikan Jumat (22/5/2020).

Sabda mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena adanya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Menaker soal THR ini tambahnya, telah menimbulkan korban di kalangan pekerja karena perusahaan justru memanfaatkan SE Menaker ini untuk “ngemplang THR” tanpa melalui kesepakatan dengan pekerjanya.

“SE Menaker tentang THR hanya berpihak pada kepentingan pengusaha.” Tegasnya.

Ditambahkan Sabda. di satu sisi SE Menaker tersebut ditujukan kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, justru memperbolehkan perusahaan untuk menunda dan atau mencicil pembayaran THR kepada pekerjanya.

“Menaker telah sengaja “buang badan” terkait dengan aturan THR yang seharusnya menjadi hak yang dilindungi oleh Negara! Diminta Gubernur untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, namun Menaker justru merestui pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan hanya selembar Surat Edaran.” Ujar Sabda.

Padahal tambah Sabda, Surat Edaran itu jauh di bawah Undang Undang. Menteri Ketenagakerjaan kok kebijakannya merugikan pekerja?

“Mending mundur saja jika tidak mampu melindungi pekerja.” tegas Sabda.

Dalam kesempatan aksi itu. Adi Darmawan, S.H, Ketua Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan sepihak perusahaan yang menunda pembayaran THR hingga akhir Desember 2020.

“Jika manajemen Dunkin’ Donuts mendasarkan keputusannya pada SE Menaker tentang THR, seharusnya tidak bisa sepihak tapi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.” Ujar Adi.

Para pekerja selama ini lanjut Adi. sudah menunjukkan loyalitasnya pada perusahaan hingga Dunkin’ Donuts bisa tetap eksis sampai hari ini. Keuntungan yang sudah didapat oleh Dunkin’ Donuts selama bertahun-tahun, kenapa tidak dikeluarkan untuk membantu pekerjanya?

“Apalagi THR dan upah adalah hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan. Jangan ketika untung perusahaan diam saja, tapi ketika ada wabah corona, hak pekerjanya justru yang lebih dulu dikurangi.”Ucap Adi.

Adi juga menyampaikan kekecewaan dari para pekerja Dunkin’ Donuts karena perusahaan secara sepihak juga telah memotong upah pekerja sebesar 50% bahkan lebih.

Adi meminta Direksi Dunkin’ Donuts untuk mau duduk bersama dengan serikat pekerja guna mencari kesepakatan yang terbaik. Jika perusahaan transparan terkait dengan laporan keuangannya dan benar-benar rugi bertahun-tahun, tentunya para pekerja dapat diajak bermusyawarah untuk memahami kondisi ekonomi perusahaan saat ini yang terdampak Covid 19.

“Namun dengan adanya kebijakan sepihak yang melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan, sebagai pekerja kami merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Kami ini aset perusahaan bukan keset yang selalu jadi korban kebijakan sepihak yang tidak berpihak.”tegas Adi.

ASPEK Indonesia, imbuh Sabda, bersama Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar setelah masa PSBB, termasuk akan melakukan upaya hukum atas tindakan manajemen Dunkin’ Donuts yang melanggar UU Ketenagakerjaan yang berlaku, tutup Sabda.[]

Jika Iuran BPJS Kesehatan Tak Diturunkan, Buruh Ancam Gelar Demo

ZONALABOUR.COM, JAKARTA – Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa soal penolakan kenaikan iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Demo akan kembali digelar jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menggubris penolakan mereka.

Wakil Presiden KSPI, Isfan Abdullah mengatakan, untuk saat ini para buruh akan membubarkan diri. Keputusan itu diambil setelah Kemenkes menerima tuntutan yang disampaikan perwakilan buruh.

“Langsung membubarkan diri, sudah selesai. Tinggal nanti mereka respons atau tidak. Kalau tidak respons, ada dua hal, demo lagi atau gunakan hukum,” kata Isfan saat ditemui di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (6/2) kemarin.

Isfan mengatakan, tidak ada tenggat waktu untuk pemenuhan tuntutan buruh. Namun KSPI sudah berencana menggelar aksi serupa pada bulan Maret untuk menagih janji Kemenkes.

Dalam aksi kali ini, para buruh menyatakan dua tuntutan. Pertama, mereka menolak kenaikan iuran BPJS dua kali lipat yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Kemudian buruh juga menuntut hak pelayanan BPJS bagi pekerja setelah di-PHK hingga menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. (KRO/RD/CNN)