by

Dra. Irianti Aminatun: Mencari Model Jaminan Kesehatan Yang Ramah Rakyat

-OPINI-579 views
Dra. Irianti Aminatun

ZONALABOUR.COM, JAKARTA – Rencana Pemerintah menaikkan  iuran BPJS kesehatan hingga 100 persen, mendapat penolakan hampir semua kalangan masyarakat. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin, tidak  lantas membuat masyarakat setuju dengan kenaikan ini.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, Sri Mulyani di hadapan mahasiswa dan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia , Senin 9/9/2019,  mengatakan bahwa : “ Pemerintah masih menanggung iuran dari sekitar 30 % pengguna BPJS. Kritik yang mengatakan kenaikan iuran akan memberatkan, itu salah karena kami masih akan membayarkan iuran untuk masyarakat yang tidak mampu”.

Statemen Bu Menteri itu mendapat tanggapan negatif dari warga netizen. Dari 47 netizen yang berkomentar hampir  semua bernada negatif. Seorang warga netizen menuturkan “ yang di atas ngga pernah ngerasain berobat pake BPJS…di fasiltas kesehatan pertama saja sudah ribet di rumah sakit makin ribet….

Yang lain berkomentar, “siapa bilang tidak memberatkan masyarakat, jelas berat donk.. apalagi tarif listrik bakal naik..jelas berimbas pada kebutuhan lainnya. Buat para pejabat ngga bakalan merasakan karena segala bentuk anggaran dari pemerintah dapat subsidi, rakyat mah tetap saja berat.”

Bupati Kab. Bandung Dadang M Naser, menyebut rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan hingga 100 persen yang hendak diberlakukan per September 2019 sebagai bentuk penekanan kepada masyarakat. Bahkan hal tersebut hanya akan membebani masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. (REPUBLIKA.CO.ID)

Ketua DPRD sementara Kota Bandung Yudi Cahyadi dan Wali Kota Bandung Oded M Danial juga mengkritik kenaikan ini. Menurut mereka kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS sebaiknya dikaji ulang. Sebab dengan munculnya kebijakan tersebut tentu memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah (jabar.idntimes.com)

Kenyataan di lapangan meski rakyat sudah membayar iuran premi, bukannya layanan terbaik yang mereka dapatkan, tapi kesulitan yang mereka hadapi. Diantara kesulitan itu adalah sistem administrasi yang ribet, layanan minim, dan perlakuan kurang nyaman.

BPJS bukan hanya membuat rakyat semakin sengsara dan terbebani, namun secara prinsip juga bertentangan dengan syariat Islam. Pertentangan itu nampak pada pengalihan tanggungjawab negara untuk menyediakan layanan kesehatan ke pundak rakyat.

BPJS telah memaksa rakyat untuk membayar iuran secara reguler, bukan hanya untuk dirinya namun juga menanggung pihak lain yang dibungkus dengan istilah prinsip gotong royong.

BPJS telah mengubah hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan menjadi kewajiban rakyat dalam membiayai layanan kesehatan.

Inilah akar persoalan BPJS yang membuat rakyat sengsara dan terbebani. Yaitu pengalihan tanggungjawab negara untuk menyediakan layanan kesehatan ke pundak rakyat.

Oleh karena itu selama model layanan kesehatan masih mengadopsi dari sistem kapitalis sekuler, sebanyak apapun pembenahan dilakukan hasilnya akan tetap sama, menyengsarakan rakyat, sebab memang sudah salah sejak dari fondasinya.

Seharusnya negara mencari model jaminan kesehatan yang tidak membebani rakyat. Model itu harus datang dari Dzat Pencipta Manusia yaitu Allah SWT.  Model  yang jika diimplementasikan akan  menjadi rahmat dan  menyejahterakan bagi seluruh umat manusia. Model tersebut adalah konsep jaminan kesehatan Islam.

 Sistem Islam menetapkan bahwa kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik yang bersifat sosial.  Lalainya pemenuhan kebutuhan pokok tersebut akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat.  Sabda Rasulullah SAW “Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan tak ada nikmat yg lebih baik yg diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat” (HR.Hakim).

Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang purna, Islam mewajibkan kepada negara untuk bertanggungjawab dan berkewenangan penuh,  melayani kesehatan. Pelayanan itu mulai dari aspek pembiayaan sampai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan secara gratis  dan berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat.

 Sumber  pembiayaan kesehatan telah ditetapkan Islam melalui salah satu pos pengeluaran di baitul maal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara yang tersedia dalam pos pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan, wajib diadakan oleh negara. Sumber pembiayaan salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya melimpah, seperti tambang emas, tambang minyak, gas bumi, batubara dll.

Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki 3 karakter yang akan menjamin layanan kesehatan bisa dilaksanakan secara sempurna. Pertama, Layanan kesehatan berlaku untuk umum tanpa diskriminasi. Artinya tidak boleh ada pelevelan atau pengkelasan atau yang sejenisnya. Semua warga negara; kaya-miskin, muslim-nonmuslim, pejabat-rakyat biasa, memilki hak yang sama untuk bisa menikmati layanan kesehatan.

Kedua, Bebas biaya.  Negara telah diamanahi Allah swt sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.

Dipundak pemerintah pulalah terletak tanggungjawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan. Penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini, sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik juga menjadi tanggung jawab negara.

Ketiga, kemudahan akses. Rakyat diberi kemudahan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tidak berbelit-belit dengan berbagai persyaratan serta aturan administrasi. Sehingga pasien akan cepat tertangani tanpa harus disusahkan dengan urusan administrasi.

Konsep Islam dalam layanan kesehatan bukanlah sebatas teori, tapi pernah dibuktikan penerapannya di masalalu. Pada masa kegemilangan peradaban Islam, hampir di setiap kota, termasuk kota kecil sekalipun, terdapat rumah sakit berikut dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan dll) berkualitas lagi memadai. Peralatan medis dan obat-obatan juga tercukupi.

Tidak hanya itu, rumah sakit keliling tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan individu masyarakat di pedesaan, yang jauh dari perkotaan, atau kesulitan mendatangi rumah sakit di perkotaan. Semua dilayani dengan gratis, tanpa berbelit-belit.

Itu baru sedikit fakta yang disajikan tentang betapa menyejahterakannya jaminan kesehatan Islam. Oleh karena itu jika pelayanan kesehatan ingin terjamin tidak ada solusi lain kecuali mengambil konsep pelayanan kesehatan Islam.

Hanya saja politik pelayanan kesehatan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep politik Islam secara keseluruhan dalam mengatur negara. Dengan kata lain konsep kesehatan Islam hanya akan efektif jika diterapkan oleh Daulah Khilafah yang menerapkan Islam secara menyeluruh, hingga kerahmatan Islam tampak nyata.

Allah swt berfirman “Sungguh telah berlaku sebelum kamu sunah-sunah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-Rasul)” (TQS Ali ‘Imraan : 137). Wallahu a’lam bi showab.[]

Comment