Zonalabour.com, Bali — Perhelatan High Level Forum Multi Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 yang digelar di Bali resmi ditutup pada tanggal 3 September 2024. Kedua forum ini mencatatkan pencapaian penting dalam memperkuat kerjasama multilateral dan mendorong kemitraan strategis antara Indonesia dengan negara-negara Afrika.
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini berhasil menarik perhatian lebih dari 500 delegasi dari berbagai negara, termasuk perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. HLF MSP membahas beragam isu global, termasuk pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim, sementara IAF ke-2 menitikberatkan pada penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika.
Selama berlangsungnya forum, beberapa kesepakatan penting berhasil dicapai, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan beberapa negara Afrika di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam sesi-sesi diskusi, para peserta forum juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati yang turut hadir dalam forum ini, menyatakan bahwa “Pendekatan multi-stakeholder yang inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam merespons berbagai tantangan global saat ini. Melalui kolaborasi ini, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam mencapai kesejahteraan global.”
Lebih lanjut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga menegaskan komitmennya untuk mengarusutamakan ekonomi sirkular melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Vivi menjelaskan bahwa RPJPN 2025–2045 yang baru saja disetujui untuk menjadi undang-undang ini merupakan langkah strategis dalam menggalakkan implementasi ekonomi hijau. “Kami mengarusutamakan ekonomi sirkular dalam RPJPN 2025–2045. Ini baru saja disetujui untuk menjadi undang-undang,” ucap Vivi Yulaswati dalam sesi tematik perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) di Badung, Bali.
Menurutnya, pengarusutamaan RPJPN 2025–2045 ini menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, dengan lima sektor utama yang menjadi fokus pemerintah: tekstil, elektronik, retail yang berfokus pada kemasan plastik, konstruksi, dan pangan. Vivi menyoroti pentingnya sektor elektronik dalam ekonomi sirkular, terutama terkait transisi energi yang memerlukan daur ulang baterai untuk kendaraan listrik.
Forum HLF MSP dan IAF ke-2 telah selesai tergelar dan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing negara peserta. Kesuksesan penyelenggaraan HLF MSP dan IAF ke-2 di Bali ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memimpin upaya kolaboratif untuk pembangunan global yang lebih baik.
Dengan berakhirnya forum ini, diharapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara Afrika juga akan semakin kuat. Selain itu, berbagai kesepakatan yang telah dicapai akan segera direalisasikan untuk kepentingan bersama. (Rd21)
