Zonalabour.com, Jakarta – Kekayaan laut Indonesia bukan sekadar angka statistik. Potensi ekonomi maritim Tanah Air diproyeksikan menembus lebih dari Rp20.000 triliun per tahun. Rinciannya pun sangat menjanjikan: sektor perikanan menyumbang sekitar 787 miliar dolar AS, pariwisata bahari 283 miliar dolar AS, pertambangan laut 225 miliar dolar AS, serta energi laut 86 miliar dolar AS. Sabtu (04/04/2026)

Namun, ironisnya, kekayaan luar biasa ini masih dikelola oleh segelintir pihak. Di sisi lain, jutaan pemuda Indonesia justru tercatat sebagai pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, di mana 3,55 juta di antaranya adalah Gen Z berusia 15–24 tahun. Fakta lainnya yang memprihatinkan, kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru mencapai sekitar 7 persen, padahal potensi sesungguhnya jauh lebih besar.

Kesenjangan inilah yang mendorong Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) melontarkan gagasan besar: melatih satu juta pemuda menjadi pengusaha kelautan melalui program pelatihan yang dipusatkan di Kepulauan Seribu.

Transformasi dari Pencari Kerja ke Pencipta Kerja

Abdul Halim Said, Kepala Bidang Kemaritiman dan Pulau-Pulau Kecil Dewan Pimpinan Pusat HMNI, menegaskan bahwa kunci membuka “peti harta karun” laut Indonesia terletak pada transformasi peran pemuda.

“Laut kita menyimpan kekayaan yang jika dikelola oleh putra-putri bangsa sendiri, efeknya luar biasa. Satu pemuda yang menjadi pengusaha perikanan atau pariwisata bahari tidak hanya hidup layak, tetapi mampu menyerap puluhan bahkan ratusan tenaga kerja lain. Ini efek berganda yang tidak bisa diabaikan,” ujar Abdul Halim dalam keterangannya kepada awak media.

Tiga Keuntungan Besar bagi Negara

Ia merinci setidaknya tiga manfaat strategis jika program ini berjalan:

Pertama, memperbesar basis pajak dan devisa. Saat ini, banyak hasil laut diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah minim. Dengan membekali pemuda keahlian pengolahan menjadi produk bernilai tinggi (seperti makanan, farmasi, hingga kosmetik), nilai ekonominya bisa berlipat ganda, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Kedua, menekan angka pengangguran secara masif. “Jika 1 juta pemuda menjadi pengusaha dan rata-rata setiap usaha menyerap minimal 5 karyawan, maka akan tercipta lebih dari 5 juta lapangan kerja baru. Ini otomatis menekan angka kriminalitas dan meningkatkan stabilitas sosial,” paparnya.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing. Menurut analisis pakar, jika ekonomi biru dijalankan optimal, sektor ini mampu melahirkan lebih dari 45 juta lapangan kerja baru.

Usul Anggaran Rp7,5 Triliun di Kepulauan Seribu

Abdul Halim menekankan bahwa program ini idealnya dimulai dari Kepulauan Seribu. Wilayah ini dinilai sebagai laboratorium maritim terbaik karena memiliki ekosistem lengkap—mulai dari perikanan, budidaya rumput laut, hingga pariwisata—serta lokasinya yang strategis dekat dengan pusat pemerintahan dan pasar di Jakarta.

“Kami mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,5 triliun. Dengan rincian biaya pelatihan Rp7,5 juta per orang untuk materi teknik penangkapan, budidaya, pengolahan, digital marketing, dan manajemen usaha,” jelasnya.

Anggaran tersebut dinilai sangat sebanding dengan potensi keuntungan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sumber dana dapat diambil dari APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga optimalisasi dana desa di wilayah pesisir.

“Saat ini anggaran pendidikan vokasi kelautan ada di angka Rp327,3 miliar. Kami meminta angka ini dinaikkan secara signifikan. Ini bukan pengeluaran, tapi investasi jangka panjang,” tegasnya.

Bukan Sekadar Jargon, Harus Ada Aksi Nyata

Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok desa nelayan, HMNI siap menjadi mitra strategis pemerintah. “Kami memiliki jaringan hingga 4 juta nelayan dengan ekosistem 16 juta jiwa. Kami siap terlibat penuh mulai dari perekrutan, pendampingan, hingga pascapelatihan,” tambah Abdul Halim.

Di era pemerintahan saat ini yang mengusung konsep Ekonomi Biru sebagai pilar utama, HMNI berharap program ini tidak hanya menjadi wacana.

“Jika tata kelola laut tertata baik dan pemuda diberi bekal keahlian, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali jaya di lautan, sebagaimana kejayaan maritim Nusantara di masa lalu,” tutupnya.Wallahu a’lam.

Saeed Kamyabi