Zonalabour.com, Jakarta – Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo Subianto menuai sorotan karena gaya komunikasi yang dianggap kurang empati. Contoh utama adalah pernyataan Prabowo yang menggunakan kata “NDASMU!” dalam pidato HUT Gerindra ke-17, menanggapi kritik terhadap kabinet “gemuk” dengan lebih dari 40 kementerian. Pernyataan ini dianggap tidak pantas bagi seorang presiden yang diharapkan bijaksana. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memicu polemik pada 6 Agustus 2025 dengan pernyataan “semua tanah milik negara” dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia. Meskipun diklaim sebagai candaan, pernyataan ini dianggap meremehkan hak kepemilikan tanah rakyat, seperti tanah waris atau sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Nusron meminta maaf pada 12 Agustus 2025, menjelaskan bahwa kebijakan menyasar tanah terlantar berstatus HGU/HGB, tetapi kemarahan publik tetap tinggi, dengan tokoh seperti Ferdinand Hutahaean menyerukan pengunduran dirinya.

Pernyataan kontroversial lainnya datang dari Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut kekerasan 1998 bukan pelanggaran HAM berat, dan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran Rp20 triliun, jauh di atas anggaran kementeriannya sebesar Rp64 miliar. Reaksi masyarakat di media sosial, dengan tagar seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap, mencerminkan kekecewaan dan pesimisme terhadap pemerintahan.

Demo Masyarakat Pati terhadap Kebijakan Bupati Sudewo

Di tingkat daerah, kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250% memicu protes besar. Kebijakan ini, diumumkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung infrastruktur, dianggap memberatkan petani dan UMKM di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pada 3 Juni 2025, mahasiswa PMII Cabang Pati menggelar demonstrasi menuntut pencabutan kebijakan, yang memanas karena Sudewo tidak menemui pendemo. Situasi memburuk ketika Sudewo, dalam wawancara, menantang warga dengan pernyataan, “Silakan demo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 pun kerahkan. Saya tidak akan gentar,” yang dianggap arogan.

Warga membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan membuka posko donasi logistik di Alun-alun Simpang Lima Pati untuk aksi 13 Agustus 2025. Namun, pada 5 Agustus 2025, Satpol PP menyita ratusan dus air mineral donasi atas perintah Plt Sekda Riyoso, yang dianggap sebagai represi. Aksi puncak pada 13 Agustus, diikuti ribuan warga, berakhir ricuh dengan pelemparan botol ke Kantor Bupati, pemanjatan Gedung DPRD, dan pembakaran mobil polisi. Meskipun Sudewo membatalkan kenaikan PBB pada 8 Agustus dan meminta maaf, warga tetap menuntut pengunduran dirinya karena kebijakan lain, seperti pemecatan tenaga honorer RSUD tanpa pesangon dan regrouping sekolah yang menyebabkan guru honorer kehilangan pekerjaan.

Presiden Prabowo menyayangkan situasi di Pati, dengan Menseneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa insiden, termasuk pelemparan sandal terhadap Sudewo, menunjukkan perlunya dialog yang lebih baik.

Alasan Psikologis Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat terhadap Kabinet Prabowo dan Bupati Sudewo dapat dijelaskan melalui teori psikologi sosial:

1. Teori Sikap (Attitude): Komponen kognitif (pengetahuan tentang kebijakan), afektif (kemarahan atas pernyataan kasar), dan konatif (demo atau kritik di media sosial) mendorong respons negatif. Pernyataan seperti “NDASMU!”, “semua tanah milik negara” dari Nusron, atau tantangan Sudewo untuk demo 50.000 orang bertentangan dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang empati.

2. Teori Identitas Sosial: Budaya kolektivis Indonesia menekankan sopan santun dan harmoni. Pernyataan kasar pejabat dianggap melanggar nilai budaya, memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintah.

3. Efek Kekecewaan atas Ekspektasi: Janji kampanye Prabowo untuk perubahan positif dan Sudewo untuk tidak menaikkan PBB menciptakan ekspektasi tinggi. Kebijakan dan pernyataan yang bertentangan, seperti kenaikan PBB 250% di Pati, memicu kekecewaan mendalam.

Penyebab Gaya Komunikasi Kasar dan Kebijakan Kontroversial

1. Latar Belakang Militer Prabowo: Gaya komunikasi tegas dan spontan Prabowo, seperti “NDASMU!”, dipengaruhi latar belakang militernya, yang kurang sesuai dengan budaya sipil.

2. Kurangnya Sensitivitas Konteks: Pernyataan Nusron tentang tanah dan Sudewo tentang demo dianggap candaan atau ekspresi spontan, tetapi tidak mempertimbangkan sensitivitas masyarakat terhadap isu tanah dan pajak.

3. Kabinet dan Birokrasi yang Gemuk: Kabinet dengan lebih dari 40 kementerian dan birokrasi daerah yang tidak terkoordinasi, seperti di Pati, menyebabkan komunikasi publik yang buruk dan kebijakan yang kurang tersosialisasi.

4. Tekanan Publik dan Respons Defensif: Kritik keras di media sosial memicu respons defensif, seperti tantangan Sudewo atau pernyataan Nusron, yang memperburuk ketegangan.

Solusi untuk Mengatasi Kritik dan Ketegangan

1. Komunikasi Progresif: Pemerintah pusat dan daerah perlu komunikasi terbuka, seperti konferensi pers rutin untuk menjelaskan kebijakan, sebagaimana disarankan pakar komunikasi Febriansyah Kulau.

2. Dialog dengan Masyarakat: Seperti disarankan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dialog intensif, seperti di Pati, dapat mencegah eskalasi konflik.

3. Pelatihan Komunikasi Publik: Pejabat seperti Nusron dan Sudewo perlu pelatihan untuk menghindari pernyataan yang memicu kemarahan, dengan memahami sensitivitas budaya Indonesia.

4. Evaluasi Kebijakan: Kebijakan seperti kenaikan PBB harus dievaluasi dengan kajian mendalam dan sosialisasi memadai, seperti diimbau Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

5. Restrukturisasi Kabinet dan Birokrasi: Mengurangi jumlah kementerian dan memperbaiki koordinasi di tingkat daerah dapat memastikan kebijakan dan komunikasi yang konsisten.

Refleksi Kegagalan Sistem Pendidikan Nasional?

Gaya komunikasi kasar dan kebijakan kontroversial, seperti di Pati, mencerminkan kelemahan sistem pendidikan nasional dalam membentuk karakter dan literasi komunikasi. Pendidikan saat ini lebih menekankan pencapaian akademik daripada nilai-nilai seperti sopan santun, empati, dan kemampuan mendengarkan. Rendahnya literasi masyarakat, misalnya dalam memahami konteks hukum tanah atau kebijakan pajak, memperburuk miskomunikasi. Ketidakmampuan berpikir kritis membuat masyarakat rentan terhadap mis informasi, sementara pejabat gagal memahami dampak kata-kata mereka.

Perlukah Revisi Kurikulum dari PAUD hingga Perguruan Tinggi?

Revisi kurikulum dari PAUD hingga perguruan tinggi diperlukan untuk memperbaiki akhlak bangsa dan komunikasi sosial. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama sebagai prioritas utama, diikuti oleh nilai-nilai Pancasila, harus menjadi inti kurikulum. Rekomendasi meliputi:

1. PAUD dan Pendidikan Dasar: Mengajarkan sopan santun dan empati melalui cerita rakyat, permainan, dan aktivitas seperti bermain peran untuk melatih komunikasi yang tidak menyakiti.

2. Pendidikan Menengah: Pendidikan agama diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika, diikuti oleh PPKn dengan pendekatan praktis seperti diskusi kelompok untuk melatih berpikir kritis.

3. Perguruan Tinggi: Mata pelajaran seperti Psikologi Sosial, Komunikasi Publik, dan Etika Kepemimpinan dapat membentuk pemimpin yang peka. Literasi media digital juga penting untuk mengatasi mis informasi.

Mata Pelajaran untuk Memperbaiki Akhlak Bangsa

1. Pendidikan Agama dan Etika: Sebagai prioritas utama, mengajarkan nilai-nilai agama (seperti taqwa, kasih sayang, dan keadilan) dan etika universal untuk membangun empati, toleransi, dan sopan santun, yang dapat mencegah pernyataan kasar seperti milik Nusron atau Sudewo.

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui simulasi dialog publik untuk memahami keadilan dan tanggung jawab sosial.

3. Psikologi Sosial: Membantu memahami dinamika sosial dan cara menanggapi kritik tanpa memicu konflik, relevan untuk pejabat dan masyarakat.

4. Literasi Media dan Digital: Melatih masyarakat menyaring informasi untuk mencegah reaksi emosional berbasis mis informasi, seperti yang memperburuk demo di Pati.

Contoh Negara dengan Sistem Pendidikan yang Baik

1. Finlandia: Pendidikan holistik menekankan karakter dan keterampilan sosial melalui pembelajaran berbasis proyek, relevan untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia.

2. Singapura: Program Character and Citizenship Education (CCE) menanamkan integritas dan penghormatan terhadap keberagaman, yang dapat diadaptasi dengan menempatkan pendidikan agama sebagai prioritas.

3. Jepang: Moral education dan kegiatan ekstrakurikuler menanamkan disiplin dan sopan santun, yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama dan gotong royong di Indonesia.

Sesuaikan dengan Keadaan Indonesia

Indonesia memiliki nilai-nilai agama yang kuat, seperti taqwa dan kasih sayang, serta budaya lokal seperti gotong royong dan musyawarah, yang dapat menjadi dasar pendidikan karakter. Kurikulum harus mengintegrasikan cerita rakyat, tradisi daerah, dan ajaran agama untuk relevansi. Pelatihan guru perlu ditingkatkan, dan orang tua serta komunitas dilibatkan melalui kegiatan seperti pengajian atau silaturahmi untuk mendukung pembentukan akhlak.

Kritik terhadap gaya komunikasi kasar Kabinet Prabowo, seperti pernyataan “NDASMU!” dan “semua tanah milik negara” dari Nusron Wahid, serta demo di Pati akibat kenaikan PBB 250% oleh Bupati Sudewo, mencerminkan ketidaksesuaian ekspektasi masyarakat dengan perilaku pejabat. Reaksi masyarakat, didorong kekecewaan dan pelanggaran nilai budaya, menunjukkan perlunya komunikasi yang sensitif. Solusi seperti komunikasi progresif, dialog, pelatihan komunikasi, dan evaluasi kebijakan dapat mengatasi ketegangan. Kegagalan ini mencerminkan kelemahan pendidikan nasional dalam membentuk karakter dan literasi. Revisi kurikulum dengan prioritas pada pendidikan agama, diikuti PPKn, psikologi sosial, dan literasi media, serta adaptasi dari model pendidikan Finlandia, Singapura, dan Jepang, dapat memperbaiki akhlak bangsa dan hubungan pemerintah-rakyat, mencegah konflik serupa di masa depan. Selamat HUT RI ke 80, Merdeka.

Penulis: Saeed Kamyabi (Penulis Buku Menyingkap Tabir Rahasia Homeschooling)