by

Nelly, M.Pd*: Menakar urgensi Revolusi Industri 4.0 Bagi Kemaslahatan Umat

ZONALABOUR.COM, JAKARTA – Revolusi Industri 4.0 telah dicanangkan sebagai agenda dunia pada Forum Ekonomi Dunia 2016, sehingga hal ini menjadi arus besar dihampir semua negeri-negeri Muslim.

Saat ini Indonesiapun sudah berada pada tahap awal revolusi industri, dimulai dengan merubah cara hidup, cara bekerja, dan cara kita berhubungan satu sama lain.

Sejauh ini telah terjadi beberapa kali revolusi industri dalam sejarah umat manusia, dimulai dari revolusi industri 1.0 yang berkembang pada pertengahan abad 18 dimana kemunculan mesin uap menggantikan hewan pada saat itu membuat perubahan yang sangat drastis terutama bagi perekonomian dunia.

Dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustionchamber).

Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lainya yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Medio 80-an hingga awal 2000-an menjadi penanda munculnya revolusi industri ketiga, hingga saat ini memasuki revolusi industri 4.0 dimana internet perkembangan IT bahkan kecerdasan buatan menjadi suatu hal yang bukan lagi impian semata.

Jika kita saksikan sekilas dengan adanya revolusi industri 4.0 ini banyak harapan adanya peluang efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi yang lain banyak kalangan berpendapat bahwa revolusi ini akan mendatangkan kerisauan tersendiri bagi masyarakat (komunitas), di mana tantangannya adalah bagaimana menyerap dan menampung modernitas baru dengan tetap memeluk nilai-nilai luhur yang mereka miliki.

Karena berbagai akibat dari digitalisasi maka muncul darurat ‘me-centered’ (mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat.

Revolusi industri tidak hanya merubah apa yang kita lakukan, tapi juga merubah identitas kita pada berbagai aspek, yaitu tingkah laku, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan juga revolusi industri menimbulkan tantangan khususnya gangguan terhadap tenaga kerja, (dikutip pada laman unja.ac.id).

Ini artinya kedepan jika revolusi industri ini telah pemerintah jalankan akan menambah kerusakan disisi sosial masyarakat, kemudian dalam aspek ketenagakerjaan secara otomatis gelombang PHK dan pengangguran akan semakin meningkat diakibatkan pemangkasan tenaga kerja oleh perusahaan.

Maka disinilah perlu kita cermati dan telaah bersama bahwa dengan adanya digitalisasi ini bukanya akan membawa kemaslahatan bagi umat justru akan membawa dampak negatif.

Menarik untuk menyimak laporan hasil riset yang dipublikasikan akhir bulan September tahun 2019 lalu oleh McKinsey Global Institute yang bertajuk “Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan di Indonesia, Pekerjaan yang Hilang, Muncul dan Berubah.” Laporan riset itu memaparkan dua skenario tentang masa depan Indonesia seiring dengan kian berimbasnya otomasi pada lanskap pekerjaan, yakni skenario suram sekaligus cerah.

Prediksi Indonesia di tahun 2030 telah memasuki era otomasi 16 persen aktivitas pekerjaan yang berimbas pada hilangnya pekerjaan bagi sekitar 23 juta pekerja. Ini terjadi disaat Indonesia masih menurut prediksi McKinsey Global Institute dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling stabil di dunia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia.

Bandingkan angka ini dengan jumlah pengangguran di tahun 2019, (data BPS) yang hampir menyentuh angka 7 juta orang. Maka, membengkaknya jumlah pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya ditahun 2030 sebagai dampak otomasi diberbagai sektor akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik, ekonomi dan sosial di negeri ini.

Dampak dari era disrupsi inipun sudah mulai dirasakan sebagian tenaga kerja kita, dilansir dari berita mediaindonesia.com bahwa PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 677 karyawannya pada Jumat (14/2) yang lalu.

Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi “Kami percaya langkah ini akan meningkatkan kinerja Indosat, membantu kami untuk tetap kompetitif di tengah tantangan disrupsi, mengoptimalkan layanan kami, dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Sementara dari laman berita yang dilansir kumparan.com Platform iklan baris OLX Indonesia jadi perhatian netizen Twitter pada Selasa, 4 Februari 2020 yang lalu. Startup yang berdiri sejak 2005 ini diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawainya.

Dari laman wartabromo.com, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal yang melanda ratusan karyawan PT. Karyadibya Mahardika (KDM) Kabupaten Pasuruan cukup mengejutkan.

Apalagi, itu terjadi tak lama setelah akuisisi perusahaan Jepang, Japan Tobacco, sekitar 800 lebih karyawan di-PHK oleh manajemen perusahaan. Selain poduksi yang menurun, besaran UMK yang dirasa terlalu tinggi disebut-sebut sebagai alasannya.

PHK massal sebenarnya sudah diprediksi sebagai dampak era disrupsi dan tren digitalisasi namun pemerintah tidak antisipatif terhadap ini.

Lagi-lagi rakyat hanya menjadi korban rezim yang latah mengadopsi tren global, ini sekali lagi menegaskan lemahnya kedaulatan politik dan ekonomi negara menghadapi tekanan dan kepentingan negara-negara barat.

Kitapun harus memahami bersama bahwa semua yang datang dari barat itu bukan semuanya sesuatu yang baik dan tidak harus kemudian kita adopsi.

Apalagi semua kemajuan teknologi saat ini dikendalikan penuh oleh asing yang driver utamanya adalah prinsip kapitalistik yakni KBE (knowledge-based economy).

Dalam sistem kapitalis saat ini yang menguasai dunia, orientasi kehidupan hanyalah dilihat dari bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya dunia Islam hari ini hanya dijadikan objek dan pasar kepentingan barat.

Riset-riset perguruan tinggi di negeri Muslim diadakan untuk melayani kepentingan industri asing yang notabene dimiliki oleh kaum kapitalis.

Harusnya pemerintah mengkaji kembali segala kebijakan yang akan diterapkan, pemerintah harusnya lebih mementingkan kemaslahatan umat bukan malah kepentingan asing yang didahulukan.

Karena tugas penguasa adalah sebagai pelayan dan pengurus rakyatnya. Akan tetapi negeri ini masih mengadopsi sistem kapitalis sekuler dalam tata kelola negara, maka segala aturan tentunya hanya akan menuruti pada kepentingan para pemilik modal (kapitalis).

Lantas bagaimana seharusnya kita merespon setiap kemajuan teknologi yang bersal dari barat? Untuk menjawab ini maka hendaknya kita kembali menengok bagaimana sistem yang benar yang berasal dari Allah SWT yaitu sistem Islam khilafah sebagai sebuah sistem kehidupan merespon tren global sejenis ini dan bagaimana potensi Sumber Daya Manusianya justru menjadi modal sehingga Negara bisa lebih maju.

Paradigma negara dalam Islam adalah untuk melindungi dan memelihara jiwa, akal, agama, nasab, harta, kemuliaan, keamanan dan negara.

Karena itu, seluruh politik pendidikan dan perindustrian akan disinergikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang visioner sejak dari level dasar, menengah sampai pendidikan tinggi dimana falsafah dan tradisi keilmuannya bersumber hanya dari Aqidah Islam.

Sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin dan berintegritas Mukmin, dengan berbagai keahlian dan bidang kepakaran.

Sistem pendidikan Islam membangun sistem penelitian dan pengembangan (litbang) yaitu kemampuan riset/penelitian yang terintegrasi baik dari lembaga penelitian negara, departemen-departemen dan dari perguruan tinggi semua dikendalikan, didorong dan dibiayai penuh oleh negara.

Islam membangun sistem industri strategis yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh negara serta berbasis pada kebutuhan militer mutakhir dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Di mana kemandirian industri meliputi kemampuan untuk menguasai, mengendalikan dan menjamin keamanan pasokan aspek-aspek penting industri, yaitu bahan baku, teknologi, tenaga ahli, rancang bangun, finansial, kemampuan untuk membentuk mata rantai industri yang lengkap, serta kebijakan.

Dalam bidang pendidikan, Khilafah Islam dengan garis politik luar negerinya dan strategi diplomasinya akan secara proaktif melakukan kerjasama dengan negara-negara selain negara musuh. Bisa jadi tukar-menukar staf pengajar dan utusan-utusan antara dua negara dalam menyebarkan budaya dan bahasa di negara lain.

Dalam sistem Islam juga perjanjian dibidang sains dan teknologi diperbolehkan secara mutlak, karena hukum Islam memang membolehkannya. Oleh karena itu kerjasama seperti ini diperbolehkan sesuai dengan bentuk kerja samanya dengan negara-negara tersebut, sambil terus mengamati skenario politik internasional, Khilafah diperbolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam.

Negara yang menerapkan sistem Islam memiliki sistem politik yang akan mengirimkan kelompok ilmuwan untuk belajar ke luar negeri demi kepentingan strategis Daulah Khilafah. Dan ini semua dibiayai oleh negara karena untuk memperkuat stabilitas negara. Berbeda dengan sekarang, dimana beasiswa ke luar negeri para Ilmuwan Muslim justru kebanyakan dibiayai oleh pihak lain, bukan oleh negara. Bahkan acapkali justru negara asing itulah yang mendanai. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator semata.

Sejarah telah memperlihatkan tentang hal ini, termasuk juga di masa Rasulullah, pada masa sultan Muhammad al-Fatih (1453 M) pernah dimintai ahli dari luar dengan bayaran yang tinggi untuk mendidik anak negeri dengan target kemudian bisa menyamai kemampuan negara-negara maju.

Contoh lain dulu pernah seorang Profesor Harvard atau MIT misalnya dibayar tinggi puluhan kali lipat dari gajinya di AS untuk mengajarkan teknologi tambang terbaru di dunia Islam, dan dia mengajar terikat dengan kurikulum negara dan tidak boleh keluar darinya.

Maka membangun kembali kejayaan Islam saat ini sangat memungkinkan dilakukan oleh dunia Islam apabila mereka bersatu sebagai sebuah peradaban menjadi “kekuatan baru” di kancah perpolitikan dunia. Sebab, negeri-negeri kaum muslimin mempunyai kekuatan SDM dan SDA yang sangat besar, yang apabila disatukan dalam naungan Khilafah tidak ada satu Negara atau bangsapun yang bisa menandinginya.

Kemajuan sains dan teknologi di abad dan jaman keemasan Islam dulu akan kita peroleh kembali. Hal ini serta merta akan menjawab ketergantungan Umat Islam pada teknologi dari negara-negara Barat. Politik monopoli ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Barat, akan dihadapi oleh Kaum Muslimin dengan kemandirian dan kekuatan visi ideologinya.

Memiliki negara yang maju, visi-misi yang jelas, berdaulat, mampu menjadi mercusuar dan kiblat dunia tentu hanya akan ita raih jika negara ini mau kembali pada tata aturan Islam dalam mengelola negara. Sebagaimana dahulu kanjeng Nabi contohkan.[]

*Aktifis Peduli Ibu dan Generasi, Penulis, Pegiat Dakwah Medsos

Comment

News Feed